Politik Keluarga di Pemerintahan SBY-JK, Jauh Lebih Berbahaya

JAKARTA, SELASA - Politik keluarga atau nepotisme di lingkungan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sebenaranya jauh lebih berbahaya dibandingkan politik keluarga di DPR. Sebab, jika politik keluarga di DPR masih bisa dikendalikan melalui proses seleksi di pemilu, maka nepotisme di pemerintah sama sekali tidak bisa dicegah karena adanya pengangkatan dari eksekutif.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR Dradjat Wibowo di Jakarta, Selasa (21/10).

Kalau di DPR, rakyat masih bisa menyeleksi meskipun dia dicalonkan oleh parpolnya. Akan tetapi, kalau di pemerintahan, politik keluarga itu tidak bisa dikendalikan. "Karena, sifatnya pengangkatan," tandas Drajat.

Nepotisme di pemerintahan di antaranya munculnya sejumlah nama yang terkait pejabat negara. Nama yang disebut-sebut di antaranya terkait dengan kerabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya ipar Presiden, Gatot Soewondo yang menjadi Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), juga ipar Presiden, yakni Brigjen TNI Pramono Eddhie Wibowo yang menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Korps Pasukan Khusus (Kopassus).

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Wacth (ICW) Teten Masduki, bahwa bahayanya politik keluarga di pemerintahan akan berpotensi terjadinya korupsi. Sebab, wilayah publik dan wilayah privat menjadi tipis.

Sementara menurut Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro, politik keluarga jika diterapkan juga di ranah BUMN, jelas akan menghancurkan BUMN tersebut, karena sulti memeisahkan kepentingan keluarga dan publik.

Ketika Orde Baru tumbang, sebenarnya banyak keinginan membangun pranata politik yang tidak feodal dan oligarki. Namun, pada prakteknya, elit politik dan pemimpin bangsa tidak mampu melepaskan dirinya dari kungkungan feoldalistik dan politik oligarki yang selama ini telah dijalankan oleh Pemerintahan Soeharto, ujar Ismed.