JAKARTA, JUMAT-Layanan kotak suara dalam bentuk surat dan pesan pendek (SMS) yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Sejak dibuka Juni 2005, Presiden Yudhoyono telah menerima lebih dari 2,5 juta SMS dan 29 ribu surat yang masuk melalui PO Box 9949, Jakarta 10000.
Uniknya, surat dan pesan pendek tidak melulu dukungan dan masukan. Presiden Yudhoyono juga menerima pengaduan dan kritik yang justru menggambarkan ketidaktahuan rakyat tentang kebijakan dan program PNPM, BOS, Jamkesmas, KUR, dan BLT.
"Kesan saya, persoalan yang disampaikan banyak yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasinya, " papar Presiden Yudhoyono saat berpidato pada sidang paripurna khusus DPD, Jakarta (22/8).
Dengan kondisi demikian, Kepala Negara berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. "Pemahaman diperlukan agar masyarakat dapat memahami ke mana kebijakan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Kepala Negara menambahkan hal ini tidak menyebabkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di tingkat daerah dibawa ke tingkat pusat. "Sering terjadi kegiatan unjuk rasa yang salah alamat dan salah sasaran akibat ini," tukasnya.
Langkah tersebut, menurut Mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri ini tidak dimaksudkan untuk mencuci tangan. "Pemerintah pusat selalu siap membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab, terutama perencanaan, pelaksanaan, pendanaan atau supervisi," pungkasnya.( Persda Network/Ade Mayasanto)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.