Presiden: Tak Ada Toleransi Bagi Korupsi

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, JUMAT - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi di pusat maupun di daerah. Hal itu dilontarkan presiden dalam sidang paripurna DPD yang akan dilakukan pada pukul 09.00 Jumat pagi ini (22/8), berdasar teks pidato presiden yang diterima Kompas.

"Kita harus memastikan APBN yang semakin besar ini tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, mismanagement, apalagi korupsi di daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu saya ingin menegaskan sekali lagi, tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi," ujar Presiden.

Menurut Presiden, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. "Marilah kita mengemban amanah dan tanggungjawab dengan baik sehingga kita meninggalkan nama yang baik pula, yaitu nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban."

Presiden juga mengingatkan bahwa daerahlah yang saat ini menjadi ujung tombak pembangunan. "Daerahlah yang berada paling depan untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu anggaran yang semakin besar di daerah selayaknya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh untuk mengelola secara baik dan transparan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat."

Sejauh ini transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipatnya dari semula 129,7 trilyun pada tahun 2004 melonjak menjadi 292,4 trilyun pada APBNP tahun 2008 ini. Tahun 2009, transfer daerah akan meningkat lagi menjadi 303,9 trilyun, atau naik 174,2 trilyun dari APBN 2004 yang lalu.