Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati dan SBY Masih Bersaing Ketat Menuju Pilpres 2009

Kompas.com - 04/08/2008, 14:13 WIB

JAKARTA, SENIN - Berdasar hasil survei putaran kedua Reform Institute, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaing ketat menjadi pilihan favorit responden untuk calon presiden (Capres).

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam konferensi pers Survei Nasional "Pandangan Masyarakat Mengenai Calon Presiden, Partai Politik dan Kondisi Sosial Ekonomi" di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Senin (4/8).

Survei nasional kedua yang dilakukan Reform Institute ini berlangsung dari Juni-Juli 2008 terhadap 2519 sampel untuk kategori Pilihan Presiden 2009 dengan sebaran responden untuk daerah pedesaan 55 persen dan perkotaan 44 persen di 33 propinsi di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, survei pertama dilakukan pada Februari-Maret 2008 dengan sampel responden 2473 untuk Pilihan Presiden 2009."Dari sampel responden 2361, SBY meraih 19,06 persen dan Megawati meraih 19,4 persen. Hasil itu menunjukkan popularitas SBY turun 5 persen dari survei sebelumnya meraih 24,8 persen dan Megawati justru naik popularitasnya tiga persen dari survei sebelumnya 16,8 persen," kata Yudi.

Ia mengatakan, merosotnya popularitas SBY  karena dampak kenaikan BBM dan Megawati memanfaatkan momentum tersebut. "Karena konsentrasi popularitas Megawati itu di Jawa, sedangkan masyarakat daerah itu sudah kecewa dengan kebijakan SBY," jelasnya.

Peneliti Reform Institute Kholid Novianto menambahkan, survei ini dapat dipakai sebagai masukan untuk partai menentukan strategi ke depan, seperti PDI-P, misalnya dapat membidik daerah luar Pulau Jawa pada pemilu 2009 nanti. "Kami lakukan survei sengaja seminggu setelah BBM naik untuk mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan mengenai pilpres ini bersifat terbuka artinya calon-calon yang mengemuka itu berasal dari responden, tidak ada pemancing supaya menyebutkan nama figur capres," kata Kholid.(MYS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com