Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Bantah SKB Ahmadiyah Penuhi Pesanan Asing

Kompas.com - 12/06/2008, 18:10 WIB

JAKARTA, KAMIS - Tudingan bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah oleh pemerintah karena adanya tekanan asing, dibantah oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni. Saat ditanya oleh anggota Komisi VIII dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kamis (12/6), Maftuh mengatakan, kelambanan pemerintah mengeluarkan SKB tersebut karena pertimbangan kehati-hatian.

"Jadi keluarnya bukan karena ada Jaksa Agung Amerika Serikat yang datang kemari untuk bertemu dengan Jaksa Agung kita. Pada hari yang sama, saya baru pulang dari Arab Saudi menghadiri sebuah konferensi. Tidak benar ada tekanan dari luar. Dari luar siapa? Munarman, yang mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri kalau SKB itu membubarkan Ahmadiyah? Toh kami tidak membubarkan Ahmadiyah," kata Maftuh.

Ia menjelaskan, masalah Ahmadiyah tidak hanya satu sisi. Di satu sisi merupakan penyebab terjadinya pertentangan dalam masyarakat, di sisi yang lain Ahmadiyah menjadi korban tindak kekerasan sebagian masyarakat.

Menanggapi pertanyaan anggota dewan yang menanyakan apakah SKB tersebut ada kemungkinan ditingkatkan ke pembubaran Ahmadiyah, Maftuh menyatakan, "Kami hanya sebatas ini (mengeluarkan SKB)," katanya.

Komisi VIII sendiri bisa menerima penjelasan pemerintah terkait keluarnya SKB Ahmadiyah, dan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SKB dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sesuai dinamika perkembangan kehidupan keagamaan di masyarakat.

"Pemerintah juga harus melakukan pembinaan berkelanjutan dalam kehidupan beragama untuk mengantisipasi ajaran agama yang menyimpang dan mencegah timbulnya konflik," ujar Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com