Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sultan Tantang SBY-JK Berani Temui Mahasiswa

Kompas.com - 14/05/2008, 21:51 WIB

PURWOKERTO, RABU - Sri Sultan Hamengkubuwono X mengharapkan pemerintah dalam hal ini presiden atau menterinya bertemu dan berdialog dengan mahasiswa yang berdemo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau menganggap mahasiswa yang menginap di Monas sebagai warga negaranya, pemerintah seharusnya berani menemui mereka," kata Sultan ketika ditemui wartawan seusai seminar bertajuk "Mencari Presiden Rakyat" di STAIN Purwokerto, Jawa Tengah Rabu (14/5).

Menurut pendapat Sultan, aksi unjuk rasa mahasiswa yang marak saat ini merupakan salah satu wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Menyinggung masalah rencana kenaikan BBM, Sultan mengutip janji presiden yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir. "Menurut saya, kalau akhir Mei ini harga BBM dinaikkan, apakah hal itu sudah merupakan pilihan terakhir dari kemungkinan-kemungkinan yang lain? Karena harga minyak dunia akan berhenti di angka berapa pun kita belum tahu," katanya.

Dia mengingatkan, pembicaraan mengenai harga pangan dan minyak dunia merupakan suatu ketidakpastian yang mempunyai konsekuensi politik bagi pemerintah dan masyarakat sehingga diyakini bisa berimplikasi positif maupun negatif. "Jika kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, pendapat saya apakah tidak lebih baik memperbaiki hal-hal yang bernilai strategis. Sebab, dengan menaikkan harga BBM, apakah sudah merupakan pilihan terakhir," katanya.

Namun Sultan juga mengatakan bahwa jika dirinya berpandangan seperti itu, bukan berarti dirinya menolak atau tidak menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebab sebagai warga negara siapa pun berkewajiban menjalankan keputusan pemerintah.

Namun masalahanya, lanjutnya, beban masyarakat semakin berat akibat ketidakpastian tersebut. Kenaikan harga BBM pun hanya bisa dinikmati orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi. Orang miskin yang menggunakan angkutan umum akan mengahdapi kenaikan tarif angkutan.

"Sekarang pertanyaan saya, saat ini harga minyak dunia 126 dolar AS (per barel) sehingga akhir Mei harga BBM dinaikkan, tapi jika ternyata harga minyak dunia naik lagi menjadi 130-150 dolar AS setelah kenaikan tersebut, apakah itu tidak akan ada pilihan lain lagi?" katanya.

Disinggung mengenai bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Sultan mengatakan, bantuan tersebut bukan sebagai pancingan tetapi sekadar "nyumbang" bagi orang yang tidak beruntung.

Menurut dia, permasalahan yang muncul yakni apakah BLT tersebut benar-benar dapat mengangkat orang-orang yang tidak beruntung. Namun dia mengaku tidak menolak penyaluran BLT bagi warganya.

"Bagi saya tidak ada alasan menolak karena itu hak warga masyarakat karena yang menerima bantuan bukan pemerintah daerah melainkan warganya Pak Bupati, warganya Pak Gubernur," katanya.

Menurut dia, jika masyarakat bersedia menerima, mengapa pemerintahnya harus menolak. Dia mengharap, BLT tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat terlepas dari cukup atau tidak cukup. (ANT)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com