Mengandalkan Basis Massa Perkotaan

Kompas.com - 03/04/2008, 13:02 WIB
Editor

MENAKAR kekuatan politik calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf tidak dapat dipisahkan dari performa Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi partai besar pengusungnya.

Keberadaan PKS di provinsi ini cukup fenomenal. Pada Pemilu 1999, partai ini belum diperhitungkan karena hanya berada di peringkat ketujuh dan mengantongi 438.850 suara atau 2,3 persen dari total suara.

Namun, tahun 2004, PKS menyodok di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengantongi 11,6 persen dari 20,7 juta suara. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun PKS berhasil menambah hampir 2 juta konstituen di Jabar.

Melejitnya suara PKS yang dideklarasikan pertama dengan nama Partai Keadilan pada 1998 ini mencerminkan sebuah kekuatan politik yang terus berkembang. Perlahan, mesin politik PKS mampu menggerogoti dominasi partai "seniornya" di Jabar.

Basis massa pendukung PKS sebagian besar tersebar di wilayah perkotaan, terutama Kota Depok, Bekasi, dan Bandung. Pada Pemilu 2004, partai ini menang di ketiga kota tersebut.

Dalam percaturan politik di Jabar, peran mesin politik PKS juga cukup efektif mengantar calon yang diusung menjadi bupati atau wali kota. Dari 14 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang telah berlangsung di Jabar tahun 2005-2008, tujuh di antaranya dimenangi calon yang diusung PKS bersama koalisinya.

Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Purwakarta, Karawang, Cianjur, Kota Tasikmalaya, dan Depok.

Bahkan, di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, PKS menjadi partai tunggal yang sukses memenangkan pasangan calon menjadi kepala daerah.

Depok terbesar

Peluang terbesar berada di Kota Depok. Jika pemilih tahun 2004 masih konsisten dengan pilihannya, pasangan Hade berpeluang mendulang 34,5 persen suara. Peluang ini bisa lebih besar mengingat mesin politik PKS sukses mengusung pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra menjadi orang nomor satu di Kota Depok.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X