Mengandalkan Basis Massa Perkotaan

Kompas.com - 03/04/2008, 13:02 WIB
Editor

MENAKAR kekuatan politik calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf tidak dapat dipisahkan dari performa Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi partai besar pengusungnya.

Keberadaan PKS di provinsi ini cukup fenomenal. Pada Pemilu 1999, partai ini belum diperhitungkan karena hanya berada di peringkat ketujuh dan mengantongi 438.850 suara atau 2,3 persen dari total suara.

Namun, tahun 2004, PKS menyodok di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengantongi 11,6 persen dari 20,7 juta suara. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun PKS berhasil menambah hampir 2 juta konstituen di Jabar.

Melejitnya suara PKS yang dideklarasikan pertama dengan nama Partai Keadilan pada 1998 ini mencerminkan sebuah kekuatan politik yang terus berkembang. Perlahan, mesin politik PKS mampu menggerogoti dominasi partai "seniornya" di Jabar.

Basis massa pendukung PKS sebagian besar tersebar di wilayah perkotaan, terutama Kota Depok, Bekasi, dan Bandung. Pada Pemilu 2004, partai ini menang di ketiga kota tersebut.

Dalam percaturan politik di Jabar, peran mesin politik PKS juga cukup efektif mengantar calon yang diusung menjadi bupati atau wali kota. Dari 14 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang telah berlangsung di Jabar tahun 2005-2008, tujuh di antaranya dimenangi calon yang diusung PKS bersama koalisinya.

Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Purwakarta, Karawang, Cianjur, Kota Tasikmalaya, dan Depok.

Bahkan, di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, PKS menjadi partai tunggal yang sukses memenangkan pasangan calon menjadi kepala daerah.

Depok terbesar

Peluang terbesar berada di Kota Depok. Jika pemilih tahun 2004 masih konsisten dengan pilihannya, pasangan Hade berpeluang mendulang 34,5 persen suara. Peluang ini bisa lebih besar mengingat mesin politik PKS sukses mengusung pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra menjadi orang nomor satu di Kota Depok.

Selain itu, pasangan Hade juga berpeluang besar mendulang suara di Kota Bekasi dan Bandung. Di dua kota ini modal suara yang dikantongi pasangan itu mencapai 31,5 persen dan 30 persen suara.

Selain di perkotaan, pasangan itu juga berpotensi unggul di sejumlah Kabupaten. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pasangan itu berpeluang meraih banyak suara jika melihat performa PKS yang sukses mendudukan pasangan Sa'duddin-Darip Mulyana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2007.

Di wilayah asal Heryawan, yakni Sukabumi, pasangan itu juga berpotensi mendulang banyak suara. Pada pilkada Kabupaten Sukabumi 2005, PKS sukses memenangkan calon yang diusungnya, Sukmawijaya-Marwan Hamami, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Prestasi yang sama diulang PKS pada pilkada Cianjur 2006.

Selain itu, dukungan PAN yang menempati peringkat ketujuh dengan modal suara 5,1 persen semakin memudahkan pasangan ini mendulang banyak suara di wilayah perkotaan. Basis massa PAN juga di wilayah perkotaan, yakni Kota Tasikmalaya, Cirebon, dan Bandung. Di ketiga kota itu PAN berhasil meraih sekitar 10 persen suara.

Meski modal suara yang dikantongi pasangan Hade terkecil, 17 persen, peluang pasangan ini menang pada pilgub Jabar tetap sama dengan dua pasangan lainnya.

Hal itu tampak dari fakta politik di sejumlah pilkada, bahwa konstituen partai politik belum tentu memilih kandidat yang diusung partainya.

Bila dalam pilkada nanti pasangan Hade yang diusung PKS dan PAN sukses meraih simpati publik Jabar, peluang partai politik ini menancapkan pengaruh dalam peta politik di Indonesia makin terbuka. (NDW/Litbang Kompas)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X