[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta para pihak tersebut tidak mengganggu pemerintahannya kelak.

Prabowo menegaskan bahwa dia ingin bekerja. Oleh karenanya, pihak yang tidak mau diajak bekerja sama tersebut diminta tidak mengganggu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, bakal membuktikan kinerjanya kepada masyakarat yang tidak memilihnya dalam waktu empat tahun.

1. Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja…

Menghadiri rakornas PAN, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bakal berjuang untuk rakyat bersama semua pihak yang bisa diajak bekerja sama.

Oleh karena itu, dia meminta agar para pihak yang tidak mau diajak bekerja sama untuk menonton saja dan tidak mengganggu.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ujar Prabowo, Kamis.

"Tapi, kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” katanya melanjutkan.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan siapa pihak yang disebutnya tidak mau bekerja sama tersebut.

Prabowo menjelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan.

"Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," ujar Prabowo.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Oleh karena itu, menurut dia, jangan mengaitkan ide penambahan kementerian tersebut dengan pemborosan anggaran.

"Penambahan jumlah kementerian tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sudut efektivitas menjalankan roda pemerintahan dan rumitnya masalah yang kita hadapi. Indonesia negara besar dan jumlah penduduk yang besar pula,” kata Yusril kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Menurut Yusril, jumlah kementerian juga harus disesuaikan dengan program kerja yang dibuat pemerintahan tersebut.

"Wacana yang berkembang Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40, itu sah saja. Jumlah kementerian memang harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo ketika kampanye,” ujarnya.

Yusril lantas mengungkit Malaysia yang memiliki 19 menteri, di mana penduduknya kurang dari 10 persen penduduk Indonesia. Lalu, Thailand punya 36 kementerian. Sedangkan Jepang punya sekitar 40 menteri dan menteri negara.

"Jadi tergantung saja pada kebutuhan dan rumitnya masalah yang dihadapi, bukan harus dilihat dari faktor bagi-bagi kekuasaan," kata Yusril.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.