Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Kedua negara juga kompak mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diketahui, konflik di Gaza menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dengan Menlu China Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024) pagi.

"Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB," kata Retno usai pertemuan, Kamis.

"Menlu Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT (China), dalam hal ini Indonesia juga, akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB," ujarnya melanjutkan.

Selain masalah Palestina, menurut Retno Marsudi, kedua negara membahas situasi di Timur Tengah ketika Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel.

Retno mengatakan, baik Indonesia maupun China, memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan melakukan deeskalasi.

"Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi," kata Retno.

Menurut Retno, stabilitas Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa isu penyelesaian isu Palestina.

Dia pun mengajak Menlu Wang Yi untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

"Mr. Wang Yi, mari kita jalin hubungan yang bersahabat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan terus menghormati hukum internasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan kita," ujar Retno.

Di kesempatan yang sama, Menlu Wang Yi juga menyatakan mendukung Palestina.

"Pihak China mendukung Dewan Keamanan PBB sesegera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PBB," kata Wang Yi.

Sebelumnya, Palestina pada awal April 2024 kembali mengajukan keanggotaan ke PBB yang kali pertama diajukan pada 2011.

Namun, Amerika Serikat (AS) yang memegang hak veto berulang kali menolak pengajuan tersebut.