Meski begitu, ia juga menyampaikan mendukung calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto untuk mewujudkan rekonsiliasi politik.
“Jadi kemungkinan bagi kita untuk rekonsiliasi itu ada. Tapi apakah akan semuanya (diajak) sehingga tidak ada lagi yang tersisa di luar kabinet?” ujar Yusril di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
“Saya pikir memang harus ada yang tetap ada di luar kabinet supaya mem-balance (menyeimbangkan) pemerintahan ini,” kata dia.
Ia menuturkan, PBB tidak memiliki resistensi ketika Prabowo mengajak parpol di luar KIM untuk bergabung dengan pemerintahan ke depan.
Menurut dia, langkah itu mesti dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa setelah kontestasi elektoral berlangsung.
“Ini konsekuensi dari keinginan kita untuk menjaga persatuan nasional,” ucap dia.
Namun, Yusril menganggap rekonsiliasi yang diupayakan Prabowo tidak sama dengan rekonsiliasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut dia, Pemilu 2024 tidak menyebabkan perpecahan yang begitu dalam di masyarakat.
Ia juga menganggap proses rekonsiliasi itu tidak kemudian hanya mempertimbangkan kekuatan parpol di parlemen agar mendukung segala kebijakan presiden.
“Enggak selalu sulit menghadapi DPR. Pengalaman saya menghadapi DPR itu dua kuncinya, argumentasi dan diplomasi. Kalau kita bisa meyakinkan secara argumentatif, mereka juga bisa menerima. (Jadi) iya enggak perlu ditarik seluruhnya,” kata dia.
Partai Gerindra mengakui tengah gencar mendekati parpol di luar KIM untuk mewujudkan rekonsiliasi politik.
Misalnya, sejumlah elite Gerindra dan PDI-P yang nampak saling membuka diri untuk menjajaki pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa saat ini Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad terus berkomunikasi dengan para kader elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/06025851/yusril-nilai-tak-semua-partai-harus-ditarik-ke-kabinet-prabowo-kelak