Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Demikian pula dengan pertanyaan apakah Presiden Joko Widodo bisa berjumpa dengan Megawati.

Sekretatis Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Idrus Marham lalu menyebut, saat ini kedua kubu sudah memiliki kesamaan cara pandang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berjumpa.

“Akhir-akhir ini kan yang selalu diramaikan, kapan sih pertemuannya Prabowo dan Mbak Mega, Pak Jokowi dan lain sebagainya?” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (12/4/2024).

“Tokoh-tokoh tersebut hanya persoalan waktu saja, persoalan momentum saja. Tetapi, visi mereka, suasana kebatinan mereka sebenarnya sudah satu,” sambung dia.

Menurut Idrus, Megawati, Prabowo, dan Jokowi pernah bekerja sama untuk membangun Bangsa.

Ia menceritakan, kejadian itu berlangsung saat Partai Gerindra dan PDI-P sepakat mengusung Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 silam.

Maka, Idrus menganggap, tak sulit membuat tiga tokoh itu kembali duduk bersama setelah Pilpres 2024 ini.

“Saya ingin mengatakan bahwa mereka belum ketemu bukan karena persoalan perbedaan ideologi, bukan perbedaan konsep, tapi masalah strategi,” papar dia.

Idrus kemudian menjelaskan, urusan strategi itu mesti dipertimbangkan. Misalnya, bagaimana komunikasi yang harus disiapkan untuk pendukung kedua belah kubu.

Hal itu penting agar masyarakat tidak menganggap pertemuan itu merupakan pengkhianatan politik.

“Harus merawat suasana kebatinan mereka (pendukung)," kata Idrus.

"Sebab, kalau tidak, secara serta merta pendukung-pendukungnya pasti memvonis bahwa pimpinan ini, dari partai ini, tidak boleh dipercaya karena mengkhianati aspirasi,” imbuh dia.

Diketahui PDI-P dan Gerindra masih terus memberikan sinyal positif untuk menjajaki pertemuan Prabowo dan Megawati.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan istana tengah mencari waktu untuk pertemuan Jokowi dan Megawati.

Di sisi lain, politikus muda PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, adanya "pagar pembatas" untuk kader yang melanggar prinsip-prinsip kepartaian.

Hal itu disampaikan ketika merespons kemungkinan pertemuan Megawati dan Jokowi.

"Nah hal-hal semacam ini yang sebenarnya mendefinisikan kader atau bukan. Jika itu dilanggar, itulah yang bisa menciptakan 'pagar pembatas'," kata Seno kepada Kompas.com.