Singgung Pembagian Bansos, Hakim MK: Ibu Mensos Perannya Minimalis, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan peran Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang dinilai minim dalam pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Pemerintah.

Hal ini disampaikan Daniel Yusmic dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Daniel Yusmic pun menyinggung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang kerap terlihat dalam pembagian bansos.

“Implementasi (pembagian bansos), keterangan Pak Menko PMK ikut bagi-bagi ya, Pak Menko Perekonomian juga beberapa kali ini,” kata Daniel.

“Sedangkan justru ibu Mensos ini perannya sangat minimalis, ada apa ini ibu Mensos?” tanya hakim konstitusi.

Daniel Yusmic mempertanyakan peran Mensos dalam pembagian Bansos. Ia pun menyinggung rapat kerja Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat ibu jadi tidak tampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?” ucapnya.

Dalam sidang sengketa Pilpres hari ini, MK menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Untuk diketahui, para menteri ini dihadirkan sebagai saksi sengketa pilpres atas permintaan MK. Mahkamah juga mendatangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada sidang hari ini.

Nantinya, hanya majelis hakim yang akan mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP, sedangkan pihak-pihak lainnya hanya mengikuti sidang.

Sebagaimana diketahui, ada dua pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

Pemohon pertama adalah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemohon kedua adalah pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Sementara itu, pihak terkait adalah paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.