Ace Hasan Jelaskan Postur Anggaran Bansos yang Dituding Pengaruhi Hasil Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili menjelaskan postur anggaran perlindungan sosial untuk bantuan sosial yang dituding mempengaruhi hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dia menampilkan sembilan jenis perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah dan disetujui oleh DPR-RI dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024).

Dalam pemaparannya, Ace mengakui terjadi peningkatan dari postur anggaran perlindungan sosial tahun 2023 sebesar Rp 443,4 triliun naik menjadi Rp 496,8 triliun di tahun 2024.

Ia kemudian menjabarkan, postur anggaran perlindungan sosial tersebut tidak semua untuk bantuan sosial.

"Kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial, ada bantuan sosial yang sifatnya reguler," tutur Ace.

Ace menyebutkan, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipegang oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di tahun 2023 sebesar Rp 28,1 triliun, naik Rp 28,7 triliun di tahun 2024.

Program perlindungan sosial lainnya dari Kemensos yaitu Kartu Sembako Rp 44,5 triliun di tahun 2023, kemudian meningkat 45,1 triliun di tahun 2024.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipegang oleh Kementerian Kesehatan dianggarkan Rp 46,3 triliun di tahun 2023, naik Rp 46,5 triliun di tahun 2024.

Bantuan pendidikan dipegang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama dianggarkan Rp 11,1 triliun di tahun 2023, naik Rp 14,9 triliun di tahun 2024.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk Kementerian Pendidikan sebesar Rp 12,9 triliun pada tahun 2023, kemudian naik Rp 15,1 triliun di tahun 2024.

"Yang cukup besar dalam nomenklatur perlindungan sosial itu subsidi yang itu terutama subsidi energi. Ini dikelola tentu oleh Kemnterian ESDM, misalnya seperti gas, itu memang terjadi kenaikan tapi ini tidak diberikan dalam bentuk cash, tapi dibayarkan langsung pemerintah misalnya kepada pertamina," ucap Ace.

Dalam pemaparannya, subsidi energi di tahun 2023 mencapai Rp 258,3 triliun. Anggaran 2024 naik menjadi Rp 277,7 triliun.

Kemudian ada Kartu Prakerja Rp 2,8 triliun di tahun 2023, kemudian naik Rp 5 triliun di tahun 2024.

BLT Dana Desa yang diawasi Kementerian Desa dianggarkan Rp 10,4 triliun di tahun 2023 naik Rp 10,7 triliun di tahun 2024.

Kemudian Perlindungan Sosial Lainnya yang terdiri dari penanggulangan bencana, bantuan iuran JKN, BLT El Nino, Bantuan Beras Bulog dan Pembiayaan Ultra Mikro.

Bantuan El Nino yang sering disinggung memengaruhi hasil pemilu besarannya Rp 7,2 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2023.

Sebelumnya, saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.

Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.

"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.