Tawa Jokowi Ditanya soal Pernah Ingin Rebut Kursi Ketum PDI-P

Peristiwa itu terjadi saat Presiden melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan usai melepas pengiriman bantuan untuk warga Palestina dan Sudan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Mula-mula wartawan menanyakan soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi pernah mengutus seorang menteri untuk merebut kursi ketua umum.

"Pak Mas Hasto bilang Bapak pernah mengirim menteri untuk merebut kursi Ketum PDI-P, beberapa bulan lalu Pak ," tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan itu, Presiden membalas dengan pertanyaan. "Bukan (mau merebut kursi Ketum) Golkar," kata Jokowi.

Wartawan lalu kembali menegaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan Hasto Kristiyanto, Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDI-P.

Saat mendengar penegasan pertanyaan, Kepala Negara spontan tertawa.

Dua orang menteri, yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang berada di sebelah kiri Presiden Jokowi juga langsung tertawa.

Menlu Retno langsung berbisik-bisik kepada Menko Muhadjir. Menko Muhadjir menanggapi dengan tertawa tampak geleng-geleng kepala kecil mendengar pertanyaan wartawan.

Presiden Jokowi lantas menyampaikan jawabannya.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

"Jangan seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung. "Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.