Wapres Ma'ruf Amin Minta Kerja Sama KY dan MA Diperkuat

Menurut Ma’ruf, KY memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien.

Namun, kewenangan KY tidak bersifat otoritatif lantaran melibatkan otoritas lembaga pengawas internal peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA).

“Untuk itu, kerja sama yang baik dengan Mahkamah Agung menjadi penting,” kata Wapres dalam sambutan di acara penyampaian laporan tahunan KY di Auditorium KY, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dalam konteks kolaborasi ini, Wapres juga meminta Komisi Yudisial untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Misalnya, akademisi dan lembaga kemasyarakatan guna mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat.

Menurut Ma'ruf, KY menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam mengawal independensi, integritas, dan sekaligus kehormatan hakim sebagai penegak keadilan.

“Komisi Yudisial telah membangun tradisi transparansi kepada masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjamin keterbukaan atas berbagai masukan demi tercapainya kemajuan,” ujarnya.

Ma’ruf Amin juga berpandangan, keterbukaan, partisipasi, adaptasi, dan sinergi antar-lembaga negara dan elemen bangsa lainnya menjadi prasyarat keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi aneka persoalan dan tantangan di masa depan yang tidak dapat diprediksi.

“Saya menerima laporan data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial tahun 2023 sebanyak lebih dari 3.500 laporan. Jumlah tersebut merefleksikan besarnya harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial,” kata Ma’ruf Amin.

Wapres pun menyinggung kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks integritas hakim.

Dari laporan yang diterima, indeks integritas hakim konsisten meningkat dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021, nilai indeks 7,41 dan tahun 2023 nilainya 7,99.

“Saya sampaikan apresiasi kepada para hakim di Indonesia dan juga Komisi Yudisial. Saya minta pertahankan apa yang sudah baik, dan tingkatkan yang belum baik, khususnya dalam memenuhi hak-hak dan rasa keadilan masyarakat, serta mewujudkan independensi sistem peradilan,” ujar Ma'ruf Amin.