Salin Artikel

Soal Wacana Hak Angket Kecurangan Pilpres, Sekjen PDI-P: Disempurnakan Para Saksi di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum bisa memastikan kapan fraksi PDI-P di DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, partainya saat ini masih fokus menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya progres (hak angket) kami sempurnakan. Maka hari ini kami kan juga semacam 'ujian' terhadap saksi-saksi kami di Mahkamah Konstitusi," kata Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Menurut Hasto, ketegasan partainya dalam menggulirkan hak angket bakal terlihat dari pernyataan para saksi yang dihadirkan oleh pasangan capres-cawapres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang sengketa pilpres.

"Beberapa saksi yang berada di MK untuk mendukung di dalam dalil-dalil paslon Ganjar-Mahfud itulah yang nanti juga akan menyempurnakan seluruh konsepsi terkait dengan penggunaan hak di DPR RI," jelasnya.

Hasto mengatakan, partainya menunggu momentum yang tepat untuk menggulirkan hak angket. Ia meminta semua pihak untuk menunggu. 

"Tapi momentumnya, keputusannya (gulirkan hak angket) masih melihat dinamika politik nasional saat ini," pungkas Hasto.

Sebagaimana diketahui, ketegasan PDI-P dalam menggulirkan wacana hak angket untuk mengusut dugaan Pilpres 2024 belakangan dipertanyakan. Sebab, hingga kini belum ada satu pun anggota Fraksi PDI-P di DPR yang sudah mengajukan hak tersebut.

"Enggak ada (instruksi)," ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Sementara, saat ini di MK tengah bergulir sidang sengketa Pilpres 2024. Selain Ganjar-Mahfud gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 juga dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.

MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Setelah digelar sidang pembacaan permohonan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/02/20462101/soal-wacana-hak-angket-kecurangan-pilpres-sekjen-pdi-p-disempurnakan-para

Terkini Lainnya

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Nasional
Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Nasional
PKB Nilai Langkah PKS Usung Sohibul Iman Belum Final, Singgung Elektabilitas

PKB Nilai Langkah PKS Usung Sohibul Iman Belum Final, Singgung Elektabilitas

Nasional
Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Nasional
La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Hari Ini, PT DKI Bacakan Putusan Perlawanan KPK Atas Vonis Bebas Gazalba Saleh

Hari Ini, PT DKI Bacakan Putusan Perlawanan KPK Atas Vonis Bebas Gazalba Saleh

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Ridwan Kamil: Jakarta Butuh Pemimpin yang Punya Imajinasi

Ridwan Kamil: Jakarta Butuh Pemimpin yang Punya Imajinasi

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota dan Diperiksa sebagai Terdakwa Dalam Persidangan Hari Ini

SYL Jadi Saksi Mahkota dan Diperiksa sebagai Terdakwa Dalam Persidangan Hari Ini

Nasional
Bursa Pilkada DKI Jakarta Kian Ramai: Nasdem Dorong Sahroni, PKS Usung Sohibul Iman

Bursa Pilkada DKI Jakarta Kian Ramai: Nasdem Dorong Sahroni, PKS Usung Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke