Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menyerahkan izin formasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebanyak 40.541 calon aparatur sipil negara (CASN).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.462 adalah CASN dan 25.079 adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan beberapa poin penting terkait formasi tersebut.

“Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya (menyelesaikan kebutuhan) tenaga non-ASN atau honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, (serta penempatan) formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di pemerintah daerah (pemda),” ujarnya setelah bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Senin (1/4/2024).

Poin kedua, lanjut Anas, adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen.

Anas menyatakan bahwa alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri selama beberapa tahun terakhir sangat terbatas. Padahal, di sisi lain, jumlah mahasiswa terus meningkat.

Ia berharap pada 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, formasi untuk dosen dapat dioptimalkan.

“Sudah kami diskusikan detail dengan Pak Nadiem Makarim, termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Poin ketiga, lanjut Anas, adalah pemenuhan formasi untuk penempatan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anas menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan CASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes), serta menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Kebijakan selanjutnya adalah merekrut fresh graduate atau melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenpan-RB dalam upaya penataan manajemen SDM di sektor pendidikan.

“Terima kasih kepada Kemenpan-RB yang terus berkolaborasi bersama terkait penataan SDM,” ucapnya.

Nadiem secara khusus menyoroti beberapa hal, seperti penuntasan tenaga non-ASN atau honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah sangat mendesak.

Sebab, selama 10 tahun terakhir penambahan alokasi formasi sangat terbatas, sementara gelombang pensiun tenaga pendidikan sangat besar dan kebutuhan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemenuhan nakes di fasilitas kesehatan (faskes) Kemendikbudristek, seperti klinik, poliklinik, rumah sakit (rs) pendidikan, dan rs gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Kebutuhan ini memang sudah cukup darurat, (terutama) kebutuhan untuk formasi dosen. Ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan juga meningkatkan kualitas kinerja kementerian kita," jelas Nadiem.