Dalam sidang ini, majelis yang dipimpin hakim Djuyamto bakal membacakan vonis atas perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang menjerat Andhi Pramono menjadi terdakwa.
"Pukul 10.00 WIB, untuk putusan di ruang sidang Wirjono Projodikoro I," demikian agenda sidang yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Andhi Pramono, Eddhi Sutarto mengakui bahwa kleinnya gelisah menjelang sidang pembacaan putusan.
Menurut Eddhi, eks Pejabat Bea dan Cukai itu berharap majelis hakim melihat perkaranya sebagai perkara perdata.
Bukan perkara pidana apalagi dugaan korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebagai manusia biasa (Andhi Pramono) tetaplah gelisah, nota pembelaan yang telah disampaikan menjadikan dirinya lebih tentram," kata Eddhi.
"Andhi Pramono berharap dakwaan jaksa penuntut umum tetap terbukti tapi merupakan ranah perdata," ujarnya lagi.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK menuntut Andhi Pramono dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun dan tiga bulan penjara.
Jaksa menilai, Andhi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan tiga bulan,” kata Jaksa KPK Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 8 Maret 2024.
Eks pejabat Bea dan Cukai itu dianggap telah menganggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Selain pidana badan, Andhi Pramono juga dituntut pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Jaksa menyebut bahwa Andhi Pramono telah menerima gratifikasi sebesar Rp 50.286.275.189,79 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara.
Selain uang rupiah, Andhi Pramono juga menerima uang dengan pecahan dollar Amerika Serikat (AS) sekitar 264.500 atau setara dengan Rp 3.800.871.000.
Tak hanya itu, eks Pejabat Bea dan Cukai itu juga menerima uang dollar Singapura sekitar 409.000 atau setara dengan Rp 4.886.970.000.
Berdasarkan surat tuntutan Jaksa, gratifikasi yang diperoleh Andhi Pramono berasal dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor saat bekerja sebagai pegawai Bea dan Cukai.
https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/06311351/eks-kepala-bea-dan-cukai-makassar-andhi-pramono-jalani-sidang-vonis-hari-ini