Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Hal ini dikatakan Feri merespons permintaan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadirkan menteri-menteri tertentu di sidang MK, tidak terkecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Bagi saya penting keberadaan mereka untuk mengklarifikasi argumentasi dan dalil-dalil hukum yang mengemuka dalam persidangan terutama soal politik gentong babi (pork barrel politics)," kata Feri dalam diskusi media soal "Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024: Mungkinkah Dibuktikan?" di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2024).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu menyebut, para menteri yang diminta hadir itu dapat menjelaskan secara detil pengeluaran pemerintah di masa kampanye Pilpres untuk menunjukkan Pemilu 2024 terindikasi curang atau sebaliknya.

Ia tidak memungkiri, pemberian bansos memang dibolehkan selama sesuai aturan yang berlaku termasuk mekanisme pengadaannya. Namun, politisasi bansos untuk mendulang elektabilitas calon tertentu jelas menyalahi aturan.

Kesaksian para menteri dalam sidang MK juga berfungsi untuk menjelaskan beberapa hal lain, meliputi kenaikan tunjangan kinerja (tukin) instansi tertentu, dan sebagainya.

"Misalnya naiknya gaji KPU dan Bawaslu saat mendekati Pemilu, kenapa gaji militer dan gaji Polri juga naik, itu juga perlu diungkap. Bagi saya penting keberadaan mereka, dan mudah-mudahan tidak ada perintah selain perintah konstitusi, untuk melindungi konstitusi, bukan perintah presiden untuk melindungi kecurangan Pemilu ini," ungkap Feri.

Lebih lanjut Feri mengungkapkan, MK bisa saja melakukan upaya paksa agar para menteri bersaksi di persidangan jika diperlukan.

Ia pun membantah pernyataan kubu paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan menghadirkan menteri dalam sidang MK tidak penting karena sengketa Pilpres adalah sengketa dua pihak antara peserta Pilpres dan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurut Feri, beban pembuktian tidak hanya berada di kubu pemohon gugatan, melainkan juga di hakim konstitusi yang menangani perkara.

"Jadi beda ini, MK itu menggabungkan berbagai konsep hukum acara, itu bisa dilihat di buku Hukum Acara Prof. Maruarar Siahaan, penjelasan kenapa pilihan MK soal beban pembuktian itu cukup beragam. Hakim sifatnya aktif," jelas Feri.

Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon.

Oleh karenanya, jika dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi/ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah.

"Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan, Kamis (28/3/2024).

"Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," ujarnya lagi.

Kubu Anies dan Ganjar sebelumnya meminta agar para menteri itu dihadirkan sebagai saksi mereka terkait dalil pengerahan sumber daya negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya pengerahan bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Kubu Anies meminta agar menteri yang dipanggil adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, kubu Ganjar-Mahfud meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma, serta belakangan juga berencana meminta MK mengahdirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.