Salin Artikel

Prabowo-Gibran Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menyebutkan pasangan tersebut tidak hadir karena Gibran harus bertugas sebagai wali kota Solo.

"Sebenarnya ada rencana (untuk hadir), tapi sampai detik ini belum ada kepastian. Karena mungkin kesibukan Pak Gibran di Solo, kalau dia datang ke sini meninggalkan tugas mungkin kurang bagus," kata Otto di Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Otto mengakui bahwa ada keinginan untuk menghadirkan Prabowo dan Gibran dalam sidang hari ini.

Namun, dengan kesibukan Gibran, ia menilai tidak elok apabila hanya Prabowo yang hadir secara langsung di ruang sidang.

"Karena kan namanya pasangan calon, satu datang enggak bagus. Jadi saya kira dimaklumilah, bukan karena tidak menghormati pengadilan, tapi betul-betul memang beliau sebagai wali kota di sana," ujar Otto.

Adapun salah satu agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari kubu Prabowo-Gibran selaku pihak terkait.

Otto mengeklaim, pihaknya sudah siap untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim MK.

"ini kan pekerjaan kita yang sudah kita lakukan setiap hari sebagai lawyer, 40 sekian tahun berperkara saya kira semua orang sudah terbiasa untuk membacakan ini," kata dia.

Otto menuturkan, keterangan dari kubu Prabowo-Gibran nanti akan menjawab pertanyaan publik mengenai sikap mereka yang menganggap gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 salah alamat.

"Kenapa seharusnya ini ke Bawaslu? Kenapa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang? Nah itu nanti mungkin bisa kami jelaskan dgn baik supaya masyarakat tahu bahwa ini sebenarnya gugatan ini tidak berdasar," ujar Otto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/13003151/prabowo-gibran-tak-hadiri-sidang-sengketa-pilpres-di-mk-hari-ini

Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke