Kubu Anies Sebut Suara Prabowo-Gibran Melonjak Drastis karena Jokowi Tak Netral

Hal ini disampaikan anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjajanto, dalam sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Tindakan tidak netral presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara," kata Bambang, Rabu.

Bambang menyebutkan, hasil survei pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo berada di kisaran 24,6 persen.

Lalu, angka tersebut naik menjadi 30 persen pada Oktober 2024 setelah Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi.

Elektabilitas Prabowo-Gibran terus melejit hingga menembus angka 50 persen pada Februari 2024 sebelum pemungutan suara.

Dengan menyandingkan hasil survei tersebut, Bambang menilai ada kenaikan tidak wajar sebesar 34 persen hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

"Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat," ujar Bambang.

Menurut dia, pelanggaran tersebut berupa pelibatan lembaga kepresidenan dalam berkampanye secara terselubung dalam setiap kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.

"Dalam kepergiannya itu 3 hal dilakukannya, pemberian bansos, mengonsolidasikan aparat, dan juga kemudian banyak melibatkan banyak aparat desa.

Bambang menyebutkan, daerah-daerah yang dikunjungi Jokowi pun merupakan daerah tempat Prabowo memperoleh suara rendah pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Setelah kunjungan-kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014, 2019 dan 2024 di mana intervensi-intervensi kekuasaan terjadi maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali," kata Bambang.

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud sama-sama mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945.

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar MK selama 14 hari kerja atau hingga Senin (22/4/2024).