Di Hadapan Ketua KPU dan Pemerintah, Komarudin Watubun: Pemilu Kali Ini Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Komarudin Watubun menyatakan pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk sepanjang sejarah.

Hal itu diutarakan Komarudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Senin (25/3/2024).

Mulanya, Komarudin menyampaikan interupsi dan meminta rapat dengan pemerintah dan KPU membahas Pemilu 2024 dilanjutkan pada Senin pekan depan.

"Pak Ketua, saya minta Senin depan tetapi tidak ada yang mewakili. Masalah ini, masalah serius," kata Komarudin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Komarudin, ia tidak mendengar kritikan terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu selama rapat berlangsung.

Padahal, kata dia, banyak yang beranggapan bahwa Pemilu 2024 adalah yang terburuk.

"Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah Reformasi, termasuk saya yang menilai begitu," tegasnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P ini menilai DPR tidak boleh hanya memberi apresiasi terhadap pemerintah dan KPU, tanpa melihat sisi negatifnya.

Menurut dia, semua harus melihat masukan dan saran dari masyarakat yang terlihat jelas selama ini mengenai Pemilu 2024.

"Jangan dengar yang bagus-bagus saja. Kita juga harus terbuka untuk menerima penilaian dari luar," ujar Komarudin.

"Karena orang yang duduk di dalam ini adalah semua orang yang berpendidikan. Jadi kalau tidak bisa merekam, bisa menerima informasi dari publik, untuk apa bicara demokrasi. Demokrasi kita akan terus begitu," sesal Komarudin.

Seperti diketahui, rapat kali ini merupakan rapat perdana setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024).

PDI-P selaku parpol tempat Komarudin bernaung selama ini paling vokal menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden.

Dalam ajang pilpres, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI-P mendapatkan suara terkecil, yakni 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Setelahnya, ada Anies-Muhaimin yang mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Adapun peraih suara terbanyak sekaligus pemenang pemilu adalah pasangan Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Guna menyelidiki dugaan kecurangan itu, fraksi PDI-P pun ingin menggulirkan hak angket di DPR. Namun hingga kini hak angket masih sekadar rencana.