Ruang Udara Natuna Kembali Dikuasai RI, Pengamat: Memangkas Proses Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan, Alvin Lie mengatakan, perpindahan penguasaan ruang penerbangan Natuna dari Singapura ke Indonesia memangkas proses administrasi penerbangan.

Baik untuk penerbangan secara domestik maupun internasional.

"Untuk penerbangan domestik, misal dari Medan ke Palembang atau ke Jakarta, tidak perlu lagi ajukan flight plan (rencana penerbangan) ke Singapura. (Sehingga) memangkas proses administrasi," ujar Alvin ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (23/3/2024).

"Demikian juga saat terbang, pengaturan lalin langsung oleh Jakarta Air Traffic Service Centre (JATSC). Tidak perlu overhandle ke Singapore Control," jelasnya.

Selain itu, penerbangan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) di Pekanbaru juga tidak perlu lagi menyampaikan informasi ke Singapore Control.

Dengan adanya perkembangan terbaru saat ini, Alvin menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Air Nav) perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur JATSC.

"Selain itu, perlu juga menambah jumlah SDM agar kualitas air traffic control JATSC minimal setara dengan Singapore Control jika tidak lebih baik," tambah Alvin.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan mengatakan, Indonesia dan Singapura telah menyelesaikan tiga perjanjian, salah satunya proposal pengalihan Flight Information Region (FIR) dari Singapura ke Indonesia.

Luhut mengatakan, Singapura sebelumnya memiliki kendali atas ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna pada ketinggian 0 — 37.000 kaki.

"60 hari setelah diterbitkannya informasi terkait perubahan tersebut, wilayah udara Indonesia yang tadinya ditetapkan sebagai FIR Singapura, kembali sepenuhnya menjadi FIR Indonesia," tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, Jumat (22/3/2024).

Luhut mengatakan, dengan resmi diberlakukannya pengalihan FIR Singapura menjadi FIR Indonesia, maka kebijakan pemerintah terkait pelayanan jasa penerbangan akan membuat ruang udara Indonesia semakin aman, kompetitif dan atraktif bagi industri penerbangan sipil.

"Sehingga pengelolaan ruang udara Indonesia yang aman, efektif, sesuai kepentingan nasional dan memenuhi standar pelayanan jasa penerbangan sipil internasional dapat tercapai," tulis Luhut.

Untuk diketahui, Menurut Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Internasional, Pelayanan Ruang Udara atau FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service) diberikan.

Pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura berawal pada tahun 1946, ketika International Civil Aviation Organization (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C.

Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. ICAO menilai bahwa kala itu Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur.

Di awal masa kemerdekaan, kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangat minim sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura.

Oleh karenanya, sejak tahun 1946, sebagian FIR wilayah barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.