Salin Artikel

Tak Lolos ke DPR, PPP Dianggap Tak Diuntungkan Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menembus parlemen pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 diperkirakan akibat tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari dukungan kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro, keputusan para elite PPP mendukung Ganjar-Mahfud nampaknya tidak sejalan dengan keinginan para kader dan simpatisan.

Agung mengatakan, sebelum tahapan Pemilu dimulai, kader dan simpatisan PPP condong mendukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan atau Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Sehingga saat PPP memilih Ganjar, maka coat tail effect (efek ekor jas) jadi tak mengalir," kata Agung saat dihubungi pada Jumat (22/3/2024).

Akibat keputusan itu, Agung menilai para kader dan simpatisan PPP di tingkat akar rumput tidak solid dan dampaknya justru merugikan yakni perolehan suara yang rendah.

Menurut Agung, hasil Pemilu 2024 seharusnya menjadi pelajaran buat PPP dalam menentukan manuver politik di masa mendatang.

Menurut hasil penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan pada Rabu (20/3/2024), PPP memperoleh suara 5.878.777 atau setara 3,8 persen.

Mereka merupakan salah satu partai politik dari era pemerintahan Orde Baru, selain Partai Golkar serta PDI-P yang merupakan transformasi dari PDI, yang masih berlaga di Pemilu.

Prediksi PPP tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024 sudah diprediksi jauh-jauh hari melalui hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei.

Mulanya dengan merapatnya PPP ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diharapkan bisa mengulang romantika politik pada Pemilu 1997 silam.

Pada saat itu faksi pendukung Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalihkan dukungan politik dan suara ke PPP akibat tekanan politik pemerintahan Orde Baru.

Alhasil saat itu muncul istilah koalisi "Mega Bintang" karena PPP pada saat itu masih menggunakan lambang lama yakni bintang. Meski tidak memenangkan Pemilu 1997, tetapi PPP ketika itu memperoleh kenaikan suara cukup signifikan akibat manuver politik tersebut.

Akan tetapi saat ini PPP dalam kondisi terpuruk setelah gagal melewati ambang batas parlemen (parpol) sebesar 4 persen, yang ditetapkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/20110661/tak-lolos-ke-dpr-ppp-dianggap-tak-diuntungkan-dukung-ganjar-mahfud

Terkini Lainnya

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke