MK Diharap Tak Terpaku Angka Saat Tangani Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan melakukan terobosan dalam menangani potensi sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang disebut-sebut bakal diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, MK sebaiknya melakukan langkah progresif dalam menangani potensi sengketa hasil Pilpres 2024 dengan tidak terlampau fokus memeriksa hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir C.Hasil.

Bivitri menilai MK sebaiknya langsung fokus kepada dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses Pilpres 2024 seperti pengubahan aturan hukum sampai dugaan intervensi negara yang ditengarai menguntungkan salah satu kubu.

"Barangkali kalau misalnya para pemohon maupun hakim membuat pengadilannya lebih efisien sehingga langsung masuk ke persoalan TSM yang dugaan ini ya," kata Bivitri seperti dikutip dari program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Semuanya kan sudah terang ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, bansos, langsung ke jantung persoalan, jadi efisien betul prosesnya enggak lagi memperdebatkan C.Hasil di sana, di sini, barangkali bisa dalam waktu yang sangat cepat," sambung Bivitri.

Bivitri mengatakan, MK mesti melakukan langkah progresif karena menurut undang-undang proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dibatasi hanya selama 14 hari.

Dia menilai jangka waktu itu kemungkinan besar tidak bakal cukup buat membongkar dugaan pelanggaran dalam Pilpres 2024 jika masih berkutat kepada data-data perbedaan hasil penghitungan suara.

Selain itu, jangka waktu 14 hari dianggap menyulitkan bagi saksi-saksi dihadirkan dalam persidangan oleh pemohon buat memberikan kesaksian yang utuh.

"Tapi terobosan-terobosan itu dibutuhkan karena 14 hari itu memang terlalu pendek. Mungkin dulu di undang-undang ditentukan seperti itu karena menghitung waktu yang pendek sejak masa penetapan hasil Pemilu dengan pelantikan. Kalau sekarang kan panjang nih 20 Oktober," ucap Bivitri yang merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera.

Bivitri melanjutkan, MK sebenarnya bisa mengambil sikap supaya sidang sengketa hasil Pilpres berjalan efektif dan efisien dengan mengesampingkan suatu pasal untuk tujuan-tujuan yang penting.

"Saya sebenarnya punya harapan Mahkamah Konstitusi seprogresif itu sehingga dia misalnya mengesampingkan juga pasal itu, kalau dimungkinkan ya, kita nanti juga harus melakukan analisis," ujar salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.

Sebagai informasi, KPU RI menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu (20/3/2024) pukul 22.19 WIB.

Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh.

Paslon nomor urut 2 ini dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sejauh ini, kubu paslon 1 menyatakan menerima putusan KPU. Namun, mereka tetap akan menempuh jalur hukum lewat pengajuan gugatan ke MK.

Sama seperti paslon 1, paslon nomor urut 3 juga akan mengambil langkah serupa. Gugatan akan tetap diajukan walaupun selisih suara Ganjar-Mahfud terpaut jauh dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.