Salin Artikel

Pemerintah Imbau Warga Manfaatkan Mudik Gratis ketimbang Pakai Sepeda Motor

Muhadjir mengatakan, pemudik lebih baik mengikuti program mudik gratis yang disediakan pemerintah ketimbang pulang kampung dengan mengendarai sepeda motor.

"Yang (pemudik) roda dua kita imbau untuk tidak (menggunakan kendaraan roda dua), lebih baik ikut mudik gratis. Toh, kita siapkan juga untuk mengangkut kendaraan roda duanya," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Muhadjir menuturkan, mudik gratis lebih baik karena bakal mengurangi beban lalu lintas serta risiko kecelakaan.

Untuk itu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menyebutkan, program mudik gratis juga diarahkan untuk turut mengangkut kendaraan para pemudik.

"Kita upayakan nanti mereka yang berkendaraan roda dua itu kita siapkan sendiri kendaraan pengangkutnya termasuk yang akan mudik melalui kapal laut. Jadi untuk mudik kapal laut itu roda dua bisa dimasukkan di kapal sekaligus," kata dia.

Ia menyebutkan, mudik gratis akan diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, maupun sejunlah kementerian teknis.

"Saya pada kesempatan ini juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan swasta, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan juga bisa memberikan pelayanan berupa mudik gratis," kata Muhadjir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kuota mudik gratis yang disediakan sebanyak 58.594 penumpang dan 17.880 sepeda motor sudah habis.

Oleh karena itu, Kemenhub tengah mempertimbangkan untuk menambah kuota mudik gratis pada Lebaran tahun ini.

Untuk diketahui, puncak arus mudik Lebarab tahun ini akan jatuh pada 5-7 April 2024, sedangkan puncak arus balik akan jatuh pada 14-15 April 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/19233601/pemerintah-imbau-warga-manfaatkan-mudik-gratis-ketimbang-pakai-sepeda-motor

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke