Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Said Abdullah: Skema Impor Harus Diperbaiki

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi, termasuk bahan pangan yang ditopang dari suplai impor.

Tak hanya itu, sejumlah bahan pokok juga sulit didapat. Bahkan, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkannya.

“Harga beras di pasar internasional masih (cenderung) tinggi walaupun ada tren penurunan (harga) sekitar 8 dollar AS (jika) dibanding Februari 2024, yakni dari 19 dollar AS menjadi 17 dollar AS per kuintal. Namun, harga ini, masih terbilang tinggi ketimbang 2022 dan 2023,” jelas Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/3/2024).

Sementara, harga gula di pasar internasional berkisar 22 dollar AS per pound. Harga ini lebih tinggi jika dibandingkan 2023 yang mencapai 18-22 dollar AS per pound.

Kemudian, beberapa bahan pangan lain, seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging, di pasar internasional juga menunjukkan tren penurunan harga.

“Tren penurunan harga itu seharusnya dapat menjadi kesempatan pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi, saat terjadi peningkatan permintaan pada momen Ramadhan dan Idul Fitri,” tegas Said.

Said menilai, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, pemerintah dapat melakukan impor dengan perbaikan skema. Skema kuota yang selama ini digunakan sebaiknya diubah menjadi skema tarif untuk menjaga kegiatan impor.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggelar operasi pasar berskala besar. Sebab, setiap kenaikan harga pangan memicu daya beli.

“Daya beli rakyat yang menurun akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, lebih dari 50 persen ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” ucap Said.

Lebih dari itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dapat dijangkau oleh rumah tangga miskin dan sangat miskin.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok akan menyulitkan kondisi perekonomian mereka. Program bansos diharapkan (dapat) menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi,” kata dia.

Said juga menekankan, urusan pangan pokok jangan hanya menjadi slogan jangka panjang. Pemerintah sendiri telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan. Namun, peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan belum serius dijalankan.

“(Hal yang) lebih menyedihkan, urusan pangan dijadikan komoditas politik pada pemilihan umum (pemilu). Orang miskin menjadi aset elektoral,” ujar Said.

Said berharap, hal tersebut tidak terulang. Sebab, menurutnya, bangsa Indonesia tak akan maju jika urusan pangan tidak tuntas.