Nilai Prabowo-Gibran Tak Mungkin Lanjutkan Semua Program Jokowi, JK: Kecuali Cetak Duit Ugal-ugalan

Hal ini dikatakan JK ketika menjawab pertanyaaan dalam siaran ROSI yang tayang di YouTube Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

"Tidak (semua dilanjutkan). Tidak mungkin, terkecuali ugal-ugalan cetak duit, tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu, bisa 100 persen kalau ini dibiarin, kalau semua mau dibelanjakan," ujar JK ke Rosi.

JK mengatakan, beban ekonomi di era Prabowo-Gibran jika resmi dilantik menjadi periode pemimpin selanjutnya akan berat.

Menurut dia, tak menutup kemungkinan akan terjadi bom waktu ke depannya.

Terlebih, kata JK, masyarakat kini sudah terbiasa dengan adanya berbagai subsidi hingga bantuan sosial (bansos).

"(Subsidi hingga BBM) Itu semua kira-kira saya hitung-hitung 2.500 triliun. Itu saja," kata JK.

"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," kata dia.

Menurut dia, bom waktu terkait ekonomi akan terjadi. Apalagi, jika nantinya Indonesia dihadapkan dengan situasi ekonomi dunia yang menurun.

Hal itu, kata dia, akan menyebabkan pendapatan negara ikut turun lantaran impor-ekspor akan sulit hingga membuat harga komoditas turun. Sementara itu, belanja negara akan naik.

"Ini yang dihadaapi pemerintah yang akan datang, akibat cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya, mengatur masalahnya," kata dia.

Lebih lanjut, JK mengatakan ini sebagai bentuk kekhawatirannya lantaran ia berpengalaman di pemerintahan dan juga di bidang bisnis.

Oleh karena itu, ia berharap permasalahan politik yang ada saat ini tak didiamkan dan bisa diselesaikan secara konstitusional.

"Saya tidak pesimis kepada masy tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang," ucap dia.

"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama. Jangan terjadi itu," kata JK.