Pansus Kecurangan Pemilu Diharapkan Jadi Langkah Kolaborasi Politis DPD dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, berharap panitia khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2024 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi langkah kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menilai baik jika DPD dan DPR berkolaborasi secara politik untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang belakangan disuarakan banyak pihak.

"Hendaknya langkah inisiasi pembentukan Pansus kecurangan Pemilu yang digulirkan DPD tidak hanya menjadi langkah awal untuk membongkar ketidaknetralan rezim Jokowi tetapi juga menjadi langkah kolaboratif secara politis dengan DPR," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (7/3/2024).

Ari memandang Pansus DPD merupakan hal yang positif bagi kepercayaan publik pada lembaga negara itu.

Sebab, selama ini menurutnya DPD hanya ramai dan berkutat pada isu pergantian kepemimpinan.

"Kini DPD menjadi harapan sebagian rakyat yang melihat Pemilu kali ini memang berlangsung tidak fair," imbuhnya.

Lebih jauh, Ari juga mengatakan bahwa munculnya Pansus DPD menandakan persoalan Pemilu 2024 tidak hanya dilihat oleh DPR semata yang berencana menggulirkan hak angket.

"Apa yang telah diinisiasi DPD seharusnya tidak lagi melihat urgensi hak angket hanya digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPR tetapi kini menjadi persoalan semua kalangan," ucapnya.

Persoalan kecurangan Pemilu, menurutnya, secara nyata tidak saja dialami pada saat Pilpres atau Pemilihan Legislatif (Pileg) yang diikuti calon anggota legislatif (caleg).

Para senator pun, diyakini mengalami langsung betapa politik uang, penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif, adanya arahan aparat yang berpihak, hingga tekanan terhadap para kepala desa juga ikut memengaruhi calon pemilih.

"Senator-senator di DPD pasti menjadi saksi langsung pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah pemilihannya masing-masing bahwa memang benar kualitas Pemilu kita semakin merosot," ungkapnya.

"Dengan segala hak dan kewenangan yang dimiliki DPD, inisiatif DPD membentuk Pansus kecurangan Pemilu harus diapresiasi," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, pansus kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu.

Oni menyebut anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses.

"Diputuskan untuk pembentukan pansus dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pansus itu kan melihat bahwa sekarang itu dari aspirasi masyarakat, kan anggota reses kemarin, begitu masuk kan ini sidang pembukaan," ujar Oni saat dihubungi, Rabu (6/3/2024).

"Sebelumnya kan anggota melakukan kegiatan reses atau aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota, itu jadi diduga ada kecurangan Pemilu 2024," sambungnya.

Oni menjelaskan, atas informasi dari masyarakat tersebut, maka diputuskan perlu ada pansus kecurangan Pemilu di sidang paripurna DPD kemarin.

Setelahnya, DPR akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

"Di dalam pansus itu akan dilakukan juga nanti ada rapat, rapat kerja, RDP, atau pertemuan dengan penyelenggara pemilu pihak lain yang dianggap perlu yang memiliki keterkaitan dengan pemilu. Didalami, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau terdapat hal yang dianggap mencederai penyelenggaraan pemilu. Nanti diperdalam oleh pansus itu," tutur Oni.