Nasdem Harap Pansus Kecurangan Pemilu Bisa Kuatkan DPR Wujudkan Hak Angket

"Tapi secara mekanisme bahwa (pansus DPD) tidak berkaitan dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang didapatkan oleh DPD dan juga bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita menjalankan hak angket ini," kata Tobas ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Kendati demikian, Tobas mengatakan, pansus DPD tetap bisa memberikan masukan kepada DPR RI dalam rangka rencana hak angket pemilihan umum (Pemilu).

"Ya secara politik mungkin bisa memberikan bahan masukan penguatan juga kepada proses angket yang sedang dipersiapkan oleh DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa fraksi Nasdem tetap memperjuangkan agar hak angket Pemilu bisa terlaksana.

Saat ini, Tobas mengatakan, Fraksi Nasdem juga sedang membangun komunikasi antar fraksi lain untuk mewujudkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres.

Di lain sisi, Fraksi Nasdem juga mengawali rencana mengajukan hak angket dengan mengadakan focus group discussion atau FGD di DPR yang mengundang para pakar.

"Ini untuk memperkuat substansi atau langkah-langkah ke depan. Ada dua hal yang harus kita pastikan, yang pertama, substansi hak angket ini harus kuat, harus tepat, harus proporsional," kata Tobas.

"Jangan sampai kemudian hak angket hanya menjadi gimik karena substansinya zonk, enggak ada atau kita enggak kuat argumentasinya," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, pansus kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024.

Oni mengungkapkan, anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses.

"Diputuskan untuk pembentukan pansus dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pansus itu kan melihat bahwa sekarang itu dari aspirasi masyarakat, kan anggota reses kemarin, begitu masuk kan ini sidang pembukaan," ujar Oni saat dihubungi, Rabu (6/3/2024).

"Sebelumnya kan anggota melakukan kegiatan reses atau aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota, itu jadi diduga ada kecurangan Pemilu 2024," katanya lagi.

Oni mengatakan, atas informasi dari masyarakat tersebut, maka diputuskan perlu ada pansus kecurangan Pemilu di sidang paripurna DPD kemarin.

Setelahnya, DPD RI akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

"Di dalam pansus itu akan dilakukan juga nanti ada rapat, rapat kerja, RDP, atau pertemuan dengan penyelenggara pemilu pihak lain yang dianggap perlu yang memiliki keterkaitan dengan pemilu. Didalami, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau terdapat hal yang dianggap menciderai penyelenggaraan pemilu. Nanti diperdalam oleh pansus itu," kata Oni menjelaskan.