Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Kali ini, KPK kalah dalam gugatan yang dilayangkan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan yang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka.

Ini merupakan kekalahan kedua bagi KPK atas penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, KPK juga kalah atas gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Pria yang karib disapa Eddy Hiariej itu juga mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK setelah turut menjadi tersangka dugaan penerima suap.

Walhasil, status tersangka Eddy Hiariej telah gugur setelah menang praperadilan di PN Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu.

Dalam gugatan Helmut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu tidak sah.

Menurut Hakim, tindakan KPK menetapkan Helmut sebagai tersangka saat baru mengeluarkan surat perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023, bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang KPK itu sendiri.

“Karena penetapan tersangka adalah produk atau hasil dari proses penyidikan sedangkan terbitnya sprindik sebagai awal lahirnya wewang penyidik untuk melakukan penyidikan,” kata Hakim Tumpanuli Marbun dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam pertimbangannya, Hakim berpandangan bahwa tindakan KPK ini berpotensi menyalahgunakan wewenang sebagai lembaga penegak hukum.

“Jadi terbitnya sprindik sekaligus penetapan tersangka tersebut di samping tidak sah karena bertentangan dengan hukum acara pidana perbuatan tersebut berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” kata Hakim.

Menurut Hakim, KPK belum memiliki setidaknya dua alat bukti yang salah dalam menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka. Terlebih, Komisi Antirasuah ini menjadikan Helmut sebagai tersangka yang kemudian baru dilanjutkan dengan pencarian alat bukti.

“Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai hukum mengikat,” ujar Hakim.

Dianggap masih ada keadilan

Kuasa Hukum Helmut Hermawan, Resmen Kadafi menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan penyidik KPK untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka belum sah menjadi alat bukti.

Hal ini disampaikan Resmen menanggapi putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Helmut Hermawan oleh KPK tidak sah.

“Terkait dengan putusan atau amar yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim tadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik (KPK) bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka itu belum sah menjadi alat bukti,” kata Resmen

Selain terkait alat bukti, menurut Resmen, tindakan KPK yang menetapkan Hermut Hermawan sebagai tersangka sebelum ditemukan bukti yang cukup juga diklaim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah hakim yang dianggap adil dalam memeriksa seluruh bukti dan mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan di muka persidangan.

“Kami mengucapkan terima kasih bahwa masih adanya keadilan di Republik Indonesia ini,” ujar Resmen.

Adapun praperadilan hanya menggugat aspek formil dalam penetapan tersangka. Sementara aspek materiil dugaan korupsi itu baru dibahas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Substansi materi perkara tentu tidak gugur,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa sore.

Kendati demikian, KPK tetap menghargai putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan tersebut.

Di sisi lain, KPK tetap meyakini penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkumham sudah sesuai dengan aturan hukum acara yang khusus berlaku.

“Sehingga nanti kami analisis lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum berikutnya,” ujar Ali.