DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Sidang perdana akan diselenggarakan pada Rabu (28/2/2024) pagi dengan agenda mendengarkan keterangan seluruh pihak dan saksi yang dihadirkan.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap Sekretaris DKPP, David Yama, dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Perkara ini diregistrasi dengan nomor 4-PKE-DKPP/I/2024. Pengadu atas nama Rico Nurfiansyah Ali mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz selaku Teradu I-VII.

Dalam pokok aduan, seluruh komisioner KPU RI dituding telah bertindak tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024.

Hingga Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu, KPU RI belum mengumumkan perkembangan terbaru soal kasus ini.

Kala itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa pihaknya masih berkoordinasi lintas lembaga setelah dua pekan dugaan kebocoran itu mengemuka.

"Beberapa hari lalu kami sudah melakukan koordinasi di Oakwood antara BIN (badan Intelijen Negara), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim) Mabes Polri, dan menyimpulkan bahwa saat ini sedang kerja-kerja investigasi oleh Mabes," kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

"Belum bisa disimpulkan apakah itu data KPU atau bukan, apakah itu data KPU yang bocor atau bukan," ujarnya lagi.

Eks Ketua KPU DKI Jakarta itu menyinggung bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan BSSN setelah dugaan kebocoran data mencuat.

BSSN berperan melakukan mitigasi, sedangkan Polri fokus menginvestigasi dan melakukan BAP (berita acara pemeriksaan).

Betty mengklaim bahwa ada upaya peningkatan keamanan pada semua aplikasi kepemiluan KPU serta pengecekan rutin terhadap semua aplikasi itu.

"Yang pasti kita sudah lebih aware, lebih kuat, karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU, dan kami apresiasi atas kerja-kerja BSSN dan BIN dan juga Mabes untuk mencari solusi, dugaan, kebocoran data pemilih ini," katanya.

Betty mengatakan, diperlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi yang dikerjakan polisi, termasuk mencari tahu siapa peretasnya jika memang data KPU yang diretas.

"KPU sendiri belum bisa komentar apa-apa karena kami menghargai mereka kerja sampai kemudian menemukan hasilnya. BSSN mitigasi, Mabes Polri melakukan investigasi, sejauh apa bocornya, apakah betul itu bocor atau enggak, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh KPU RI," ujar Betty.

"Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil diperolehnya melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta tempat pemungutan suara (TPS).

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Dia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam DPT KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Pada tangkapan layar lainnya, "Jimbo" mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana dirinya meretas situs KPU.

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia (CISSReC/Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha, menengarai "Jimbo" berhasil masuk ke situs KPU RI sebagai admin.

"Nampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, di mana dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware," kata Pratama dalam keterangan tertulisnya saat itu.

"Dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. CISSReC juga sebelumnya sudah memberikan alert kepada Ketua KPU tentang vulnerability di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023," ujarnya lagi.