Program Makan Siang Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Sidang Kabinet, Pimpinan Banggar DPR: Tidak Wajar!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap aneh pemerintah sudah membahas program makan gratis dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baginya, situasi itu tak wajar mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang,” ujar Cucun pada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

“Tetapi, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar,” sambung dia.

Ia pun meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU.

Selain itu, Cucun mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi.

“Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” ucap politikus PKB ini.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.