MUI Minta DPR Bentuk Undang-Undang Terkait Krisis Iklim

Hal itu tertuang dalam rekomendasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global yang dipublikasikan pada Jumat, 24 Februari 2024.

"Legislatif agar melakukan percepatan dalam pembentukan undang-undang yang memiliki hubungan dengan perubahan iklim dengan memuat prinsip-prinsip dan asas keadilan iklim," tulis fatwa MUI yang diterima Kompas.com Senin (26/2/2024).

Selain itu, DPR juga diminta agar mempertimbangkan faktor perubahan iklim dalam setiap undang-undang yang sedang atau akan dibahas.

Selain legislatif, MUI juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan dan mencegah dampak kerusakan lingkungan dan krisis iklim saat menerima investasi.

"Pemerintah daerah (juga) harus melakukan pendidikan penyadaran perubahan iklim kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah," tulis fatwa tersebut.

Pemda juga diminta melakukan perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rekomendasi MUI juga ditujukan kepada para pengusaha agar selalu menaati ketentuan izin secara benar, termasuk ketentuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pengusaha juga diimbau mengadposi praktik bisnis berkelanjutan, dan melakukan pemberdayaan pada pekerja dan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

"Mendorong pengusaha untuk lebih banyak berinvestasi dalam inovasi dan teknologi hijau (juga) meningkatkan transparansi dan pelaporan kepada semua pihak," tulis fatwa tersebut.

Hayu mengatakan, perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan berbagai bencana, seperti cuaca ekstrem, musim kemarau yang berkepanjangan, dan curah hujan yang tinggi.

Kenaikan muka air laut juga bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi, kegagalan pertanian, dan bidang perikanan.

"Untuk mengendalikan perubahan iklim tersebut diperlukan usaha kolaboratif dari berbagai pihak baik dari pemerintah dan masyarakat secara umum," kata Hayu, Senin.