Salin Artikel

Demokrat Ungkap AHY Pernah Dipanggil Jokowi Saat Ada Perselisihan dengan Moeldoko


Menurut Andi, saat itu Presiden menjelaskan bahwa Istana tak ada kaitan dengan tindakan Moeldoko yang membuat kepengurusan tandingan Partai Demokrat.

"Kami kan minta langsung, minta penjelasan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi langsung juga menerima, memberi waktu untuk bertemu dengan Mas AHY, memanggil Mas AHY ke Istana dan memberi penjelasan ke Mas AHY," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

"Bahwa dia (Presiden) tidak tahu menahu, Presiden Jokowi tidak tahu-menahu. Murni inisiatif dari Pak Moel sendiri. Dan ya itu kita terima. Karena itu kata Presiden begitu ya sudah kita percaya apa yang dikatakan Presiden. Jadi memang kelakuan Pak Moeldoko itu sendiri," ungkapnya.

Menurutnya, kader Partai Demokrat hingga saat ini menilai apa yang dilakukan Moeldoko saat itu tidak pantas.

Terlebih Moeldoko merupakan pemimpin dari instansi KSP.

Namun, Andi sekarang merasa lega karena AHY sudah masuk di kabinet Presiden Jokowi, sementara Moeldoko gagal mengambil partainya.

"Sekarang kerja sama dalam kabinet yang sama. Dia (Moeldoko) gagal melakukan pembegalan ke Partai Demokrat dan sekarang Ketua Umum Partai Demokrat yang sah ada di sidang kabinet yang sama. Lihat saja nanti, mana senyumnya yang tulus?" tegas Andi.

Adapun gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY terjadi sejak awal 2021.

Saat itu, sejumlah kader senior Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kepengurusan Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.

Pada pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024, Moeldoko tidak tampak hadir.

Setelahnya, Moeldoko menyampaikan alasan ketidakhadirannya di acara itu lewat unggahan di media sosial.

Menurut Moeldoko, saat pelantikan AHY, dirinya sedang menjadi pembicara pada acara forum badan pangan dunia (FAO) yang digelar di Colombo, Sri Lanka.

Meski tidak hadir, mantan Panglima TNI itu memberikan ucapan selamat kepada AHY lewat media sosial.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/24/11540601/demokrat-ungkap-ahy-pernah-dipanggil-jokowi-saat-ada-perselisihan-dengan

Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke