Salin Artikel

Menko PMK Ungkap 50.469 Hektar Sawah Gagal Panen Selama 2023 akibat Banjir

Muhadjir mengatakan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 331 bencana banjir atau 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada 2023 lalu.

"Bencana banjir melanda Indonesia tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen yaitu diperkirakan mencapai 50.469 hektar di 20 provinsi," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir menyebut, pemerintah telah memberikan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen sebesar Rp 8 juta per hektar.

Bantuan tersebut, menurut Muhadjir, bakal terus dilanjutkan karena belum seluruhnya selesai diberikan kepada para petani.

"RTM ini tadi telah memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan, akan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen tahun 2023. Jumlahnya sama dan tadi sudah disepakati," ujar Muhadjir.

Dia menyebutkan, pada tahun 2024, bantuan dana untuk gagal panen ini rencananya akan disalurkan melalui PT Asuransi Jasa Indonesia dengan cakupan mencapai 1 juta hektar.

"Dan tidak hanya sebatas pada puso karena banjir, tapi juga karena kekeringan maupun karena hama. Preminya Rp 10 juta per hektar yang diusulkan oleh Pak Menteri Pertanian, nanti tentu saja akan kita bahasa lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita," kata Muhadjir.

Saat itu, Jokowi meminta agar bantuan tersebut dapat segera diterima oleh petani supaya mereka bisa menanam padi.

"Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat, realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen," kata Jokowi saat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/18491211/menko-pmk-ungkap-50469-hektar-sawah-gagal-panen-selama-2023-akibat-banjir

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke