Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bantu Distribusi Logistik Pemilu dan Siagakan Fasilitas Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar kepala daerah membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung, Rabu (14/2/2024).

Tito mengatakan, dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses, misalnya di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

“Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dikutip siaran pers Kemendagri pada Selasa (13/2/2024).

Selain itu, Mendagri menegaskan, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan puskesmas penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini guna mencegah tragedi Pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan, ujar Tito.

“Setelah petugasnya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu,” jelasnya.

Ia mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut.

Namun, Kemenkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan kepala daerah.

“Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, puskesmas, dan lain-lain,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan kembali pentingnya pemerintah daerah membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu, misalnya meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik.