Tanggapi Film "Dirty Vote", Wapres Sebut Keinginan Baik Harus Direspons Baik

Ma'ruf mengatakan, kritik yang disampaikan lewat film tersebut merupakan hal baik sehingga harus direspons secara baik pula.

"Saya pikir nanti tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira. Saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Ma'ruf pun sepakat bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik serta jujur dan adil sehingga semua pihak mesti ikut mengawasi jalannya pemilu.

"Ketidakjujuran itu mudah-mudahan tidak terjadi, saya kira harapan kita semua itu, supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Ia juga menekankan bahwa jangan sampai Pemilu 2024 malah menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara masyarakat.

"Kita ingin bahwa pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita," kata Ma'ruf.

Film Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono mengangkat dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Dalam film tersebut, ada tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang memaparkan penyimpangan dalam proses Pemilu 2024.

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.

Ia juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).