Salin Artikel

Bawaslu Ungkap 21.947 TPS Berlokasi Dekat Posko Kampanye, Rawan Mobilisasi Massa

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengumumkan bahwa terdapat 21.947 tempat pemungutan suara (TPS) yang lokasinya berdekatan dengan posko/rumah tim kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, hal itu merupakan salah satu bentuk kerawanan, karena lokasi TPS yang berdekatan dengan posko kampanye dapat menyebabkan adanya mobilisasi massa yang mengganggu prose pemungutan suara.

"Kemungkinan adanya terjadi mobilisasi massa itu potensi terjadi, dengan demikian karena telalu dekat dengan (posko) tim pemangan dan lain-lain ini yang mengganggu kemudian jalannya proses pemungutan suara," kata Bagja dalam konferensi pers, Minggu (11/2/2024).

Selain masalah mobilisasi massa, lokasi TPS yang dekat dengan posko kampanye juga dikhawatirkan membuat ada ajakan untuk memilih kandidat tertentu.

Padahal, tidak boleh lagi ada kampanye di masa tenang maupun hari pemungutan suara.

"Kalau ada kedekatan dengan misalnya 2 rumah dari situ (pokso) tim pemenangan, itu jgua patut perkiraannya terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi, itu yang ditakutkan ya," ujar Bagja.

Walaupun demikian, Bagja mengakui bahwa hal itu tidak dilarang sehingga Bawaslu hanya dapat mengimbau agar TPS itu dipindahkan lebih jauh dari posko kampanye atau meningkatkan pengawasan di lapangan.

"Dianjurkan agak lebih baik jauh dari rumah tim pemenangan dan lain-lain, tapi kalau pun sudah demikian, maka harus ada perhatian khusus dari teman-teman pengawas dan juga pemantau, juga masyarakat agar menjaga kondusivitas," kata dia.

Selain berdekatan dengan posko kampanye peserta pemilu, Bawaslu mengungkapkan ada 21 indikator lagi dalam memetakan TPS-TPS rawan, berikut daftarnya:

125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;

119.796 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);

38.595 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;

36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu

18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);

10.794 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa);

8.099 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;

4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;

4.211 TPS sulit dijangkau;

3.875 Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;

2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;

2.209 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;

2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);

1.989 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistic pada saat Pemilu/pemilihan;

1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan;

1.582 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan;

1.396 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan;

1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;

1.184 TPS di Lokasi Khusus;

1.031 TPS yang tedapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu;

814 TPS yang terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.

Jumlah TPS Rawan yang terpetakan diatas belum termasuk 4 provinsi baru di wilayah Papua dan Maluku Utara karena keterbatasan jaringan internet pada saat pengiriman data.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/09021091/bawaslu-ungkap-21947-tps-berlokasi-dekat-posko-kampanye-rawan-mobilisasi

Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke