Salin Artikel

Ganjar Sambangi Walhi, Diskusi "Review" Izin Tambang dan Sawit hingga Hilirisasi Rempah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyambangi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta, Kamis (8/2/2024) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Ganjar dan para aktivis Walhi disebut berdiskusi tentang banyak hal, utamanya soal peninjauan kembali izin tambang, sawit, hingga hilirisasi rempah.

Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, menyebut bahwa pertemuan ini merupakan agenda susulan yang direncanakan tim Ganjar. Sebab, dalam Kongres Orang Muda yang digelar Walhi pada 25 November 2023 lalu, hanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang hadir.

"Tadi saya sampaikan, satu ada kasus yang sudah terjadi, katakan, pertambangan, lalu perkebunan, yang kemudian menjadi tidak terasa adil karena masyarakat yang ada di sekitarnya tidak bisa mengakses," kata Ganjar kepada wartawan.

"Maka perlu ada review beberapa kebijakan dan masukan tadi diberikan kepada saya, ya saya sampaikan ya perlulah regulatory sandbox yang kita mesti bikin dengan kondisi daerah yang beragam, termasuk dari transportasi pulau-pulau kecil yang potensi alamnya yang nantinya dihilirisasi, ya rempah-rempah ini," jelas dia.

Menurut Ganjar, paradigma seperti ini akan membuat alam lebih terjaga dan menciptakan nilai tambah di masyarakat, seandainya dikelola dengan baik.

Bisnis-bisnis ekstraktif yang saat ini sudah berjalan, kata Ganjar, tidak juga serta-merta akan dihentikan operasionalnya.

"Pengusaha juga ketakutan toh? 'wah punya gua diambil', nggak bisa. Tapi yang mau nambang, entar dulu, ya, kita seimbangkan dulu, perusakan alamnya sudah cukup parah. Maka hal-hal yang seperti ini kita bisa dudukan untuk ambil keputusan dalam me-review tadi," ujar eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Jumlah penduduk akan terus bertambah, sedangkan luas lahan cenderung tetap, namun tanah yang ada terus berkurang oleh ekspansi bisnis ekstraktif, termasuk sebagian besarnya tambang, sawit, dan akasia.

"Sehingga jalan keluarnya adalah ekonomi vertikal, ekonomi nusantara ini," ucap Zenzi.

"Pala, cengkih, semakin tinggi pohonnya, buahnya semakin banyak, ekonomi semakin tumbuh. Beda dgn tambang dan sawit. Tambang dan sawit itu kalau kita mau menumbuhkan ekonominya, produksinya, harus nambah lahan," jelasnya.

Walhi meyakini, paradigma ekonomi yang berfokus pada pengembangan komoditas rempah sebagai "takdir" negara tropis seperti Indonesia bakal membawa keuntungan yang lebih besar.

"Ekonomi dapat tumbuh bersamaan lingkungan yang pulih," ucapnya.

"Kami menyampaikan sudah darurat ekologis sekarang, sudah menjadi kebutuhan me-review kebutuhan ekstraktif lakukan pencabutan izin, dan hentikan penerbitan izin baru," kata Zenzi.

Dalam pertemuan itu, Ganjar disebut menyinggung pentingnya 3 faktor, yaitu sistem, regulasi, dan aktor yang memberikan teladan.

Ganjar juga disebut menyoroti pentingnya pembangunan berdasarkan "skenario", bukan "perencanaan", sehingga pembangunan didasarkan atas aspirasi masyarakat meskipun ditolak kepentingan politik.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/08/22505681/ganjar-sambangi-walhi-diskusi-review-izin-tambang-dan-sawit-hingga

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke