Salin Artikel

Bela PDI-P, Ahok: Yang Lain Misal Enggak Punya Partai, Dia yang "Nyalon" atau Anaknya Lah

Hal itu disampaikannya saat ditanya soal pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dikhawatirkan terlalu disetir oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Semua berawal ketika salah seorang panelis di acara "Ahok is Back" meminta pandangannya soal Ganjar dan Mahfud yang dikhawatirkan terlalu disetir oleh Ketua Umum PDI-P.

"Bagaimana tanggapan Bapak soal banyak yang menyatakan, 'Kami suka Ganjar, kami suka Mahfud tetapi takut terlalu dikontrol ketua umum?'," tanya panelis dalam acara yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Pria yang kerap disapa Ahok ini kemudian menjawab bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga merupakan petugas partai.

Namun, dia menilai petugas partai bukan berarti petugas dari Ketua Umum Parpol Megawati Soekarnoputri.

"Saya bilang ya, Ibu Megawati pun petugas partai. Petugas partai itu bukan petugas Mega lho," kata Ahok.

Dia kemudian bertanya, apakah ada partai politik (parpol) di Indonesia yang konsisten memperjuangkan trisakti, nawacita, dan sistem meritokrasi.

Sistem meritokrasi itu, menurut Ahok, berlaku dalam pencalonan kader parpol di pemilu.

Menurut Ahok, sistem meritokrasi di parpol lain kondisinya tidak demikian.

"Saya mau tanya, partai mana di Indonesia yang konsisten memperjuangkan dan mengimplementasikan trisakti? Dengan nawacita-nya?" ujar Ahok.

"Partai mana yang menjalankan meritokrasi? Saya mau tanya. Yang lain kalau misal enggak punya partai ya, kalau enggak dia yang nyalon, ya anaknya lah (yang mencalonkan diri)," katanya lagi yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

Diketahui, PDI-P mengusung pasangan Ganjar-Mahfud di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ganjar diketahui kader PDI-P tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Megawati. Sedangkan, Mahfud MD berasal dari kalangan profesional dan bukan kader PDI-P.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/08/16223561/bela-pdi-p-ahok-yang-lain-misal-enggak-punya-partai-dia-yang-nyalon-atau

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke