Gerindra Bela Jokowi yang Dikritik Ramai-ramai oleh Kalangan Akademisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra membela Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan dikritik sejumlah guru besar hingga mahasiswa dari kalangan sivitas akademika.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, ada banyak pihak yang juga memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Ada banyak juga catatan kampus yang memberikan support (dukungan) terhadap persoalan itu, ilmuwan, agamawan, banyak memberi catatan," ucap Muzani di Medcen Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Muzani menyebut kritik dari sivitas akademika ke Jokowi merupakan bagian dari perbedaan pandangan.

"Ya itu bagian dari perbedaan pandangan dalam negara demokrasi," ujarnya.

Muzani enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya muatan politis soal kritikan tersebut.

Namun, ia tetap berprasangka baik terhadap para guru besar hingga akademisi di Tanah Air.

"Guru besar, profesor adalah orang orang yang menjunjung tinggi ilmu, orang yang menjunjung tinggi etik, sehingga integritas mereka, beliau-beliau itu adalah integritas yang luhur," ujarnya.

Sebelumnya, mahasiswa hingga guru besar sejumlah universitas ternama di Tanah Air ramai-ramai menyoroti sikap Jokowi pada Pemilu 2024.

Sejauh ini, sikap tersebut telah dikemukakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Mereka meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.

Pernyataan sikap ini diawali oleh UGM, yang tak lain merupakan kampus almamater Jokowi. Pada 31 Januari 2024, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur.

Dalam petisi tersebut, mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Para sivitas akademika UGM juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar perwakilan sivitas akademika UGM, Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta, membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut, Jokowi diingatkan agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.