Hasto Sebut Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos, Ganjar: Parlemen Harus Kontrol

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos).

Ganjar mengaku tidak mengetahui detail mengenai kasus itu.

Namun, menurut dia, anggaran kementerian/lembaga yang berasal dari APBN perlu dikontrol oleh parlemen.

Ia pun meminta parlemen atau DPR RI mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja tersebut.

"Kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik di parlemen yang bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan pengawasan terkait dengan itu," kata Ganjar setelah debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ganjar menyampaikan, penyaluran bansos perlu dikontrol termasuk ketika pembagiannya terlihat semakin masif di awal tahun ini.

Pengawasan, kata Ganjar, juga akan meminimalisasi klaim-klaim pemberian bansos oleh pihak tertentu.

"Saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka, klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak, bahwa ini keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tuturnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyebutkan, pemotongan anggaran kementerian/lembaga untuk bansos sempat terjadi saat Covid-19.

Kala itu, setiap kementerian/lembaga melakukan refocusing ataupun realokasi anggaran untuk penanganan pandemi.

"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran, dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada saat itu Covid-19 dan bansos, BLT, dan sebagainya," beber dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik.

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.