KPK Jerat Aktor Intelektual Pungli di Rutan Tersangka Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hanya menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) sendiri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalani sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) secara keseluruhan.

“Enggak sampai lah (93 orang). Ada beberapa kita hanya klaster kepada dari pelaku intellectual dader-nya kemudian operatornya, sampai kemudian yang melanjutkannya,” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Ghufron mengatakan, KPK tidak menyeret sejumlah pegawai security atau satpam di Rutan KPK yang bertugas pada tempus delicti (waktu terjadinya tindak pidana) pungli.

Menurut Ghufron, KPK telah mengelompokkan orang-orang yang terlibat dalam pungli itu ke beberapa klaster.

Meski demikian, ia enggan menjawab siapa saja pihak yang masuk dalam klaster pelaku intelektual, seperti apakah di antaranya merupakan kepala rutan dan mantan kepala rutan.

Ia hanya mengatakan KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara sembari menunggu proses etik di Dewas.

“Ada yang kemudian dia sesungguhnya tidak melakukan apa-apa, tapi mengetahui sistemnya begitu, dan kemudian melanjutkan yang sudah terjadi. Nanti kita update setelah ekspose,” ujar Ghufron.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah mengantongi siapa saja yang menjadi calon tersangka dugaan pungli di rutan.

Alex menyebut, tim penyelidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan memeriksa 190 orang saksi.

"Sudah. Sudah terpetakan (siapa tersangka utama dan pasif). Saya pikir karena penyelidikan saya kita sudah dapat banyak keterangan saksi dan alat bukti," kata Alex saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

Kasus dugaan pungli itu ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023. 

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023.