Salin Artikel

Bawaslu Telusuri Dugaan Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku tengah menelusuri dugaan bantuan sosial (bansos) berupa karung beras Bulog dipasangi stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berujar, penelusuran ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran kabar yang beredar viral terkait hal tersebut sebelum menjadikannya temuan dugaan pelanggaran pemilu.

"Lagi ditelusuri. Kemarin kita dapat info, belum ada laporan ya, sudah kita telusuri apakah betul," kata Bagja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (26/1/2024).

Ia juga berujar bahwa pihaknya akan memeriksa lebih dulu, apakah beras yang dibagikan itu terkategori sebagai bansos.

Bawaslu disebut akan menyurati Kementerian Sosial (Kemensos) hingga BUMN untuk itu. Terkait Bulog, Bagja menyampaikan, seharusnya operasi pasar dilakukan oleh Bulog sendiri, jika memang itu beras Bulog.

Ia menegaskan bahwa bansos tidak boleh digunakan oleh peserta pemilu berkampanye. Sembako juga tidak boleh dibagikan untuk warga sebagai bentuk kampanye, kecuali dalam bentuk bazar.

"Bansos sebagai program pemerintah tidak boleh digunakan oleh capres ataupun cawapres," ucap Bagja.

Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran diterima seorang warga di masa kampanye ini.

Beras itu disebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, sudah mengklarifikasi bahwa beras program itu sudah dijual ke masyarakat dan mereka tak dapat mengatur beras itu digunakan untuk apa setelah dibeli.

Ia memastikan, Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ucap Bayu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan, pihaknya telah bekerja sesuai penugasan pemerintah untuk menunjuk Perum Bulog sebagai penyalur beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak ada logo lain selain logo kami (Bapanas) sama Bulog. Itu biar tahu berasnya punya kita," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/19033421/bawaslu-telusuri-dugaan-beras-bulog-berstiker-prabowo-gibran

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke