Soal Presiden Bisa Kampanye dan Memihak, Begini Tanggapan Said Abdullah

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, marwah institusi kepresidenan harus dijaga.

Dia menilai, sejak pencalonan salah satu calon wakil presiden (cawapres) melalui “pembegalan” pasal di Mahkamah Konstitusi (MK), kejadian itu menuai krisis terhadap kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. 

“Sekalipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpisah jalan politik dengan PDI-P karena memilih anaknya maju kandidat cawapres dan berkontestasi elektoral dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saya berpandangan, institusi kepresidenan harus dijaga marwahnya,” katanya dalam siaran pers, Jumat (26/1/2024).

Said mengatakan, krisis itu dimulai dari kepercayaan terhadap MK yang melorot. Kejadian ini dianggapnya erat dengan konflik kepentingan keluarga presiden.

“Ketua MK yang notabene saudara ipar presiden dan paman dari pihak yang diuntungkan atas perkara tersebut. Kejadian ini menuai krisis etis terhadap Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Kemudian, kata dia, berbagai hal tersebut ditambah dengan penegasan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden dan para menteri boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. 

“Saya lebih menaruh respek dan hormat terhadap beliau bila dinyatakan saja oleh beliau bila ingin mengoreksi kehendaknya untuk netral demi putra sulung,” ujarnya. 

Said menyebutkan, jika Jokowi ingin berkampanye, dia dapat cuti selama Pemilihan Presiden (Pilpres) dan menyerahkan pemerintahan sementara kepada wakil presiden.

Hal tersebut diatur dalam pasal 281 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ketimbang beliau menyatakan netral, tetapi secara substansial menggunakan fasilitas negara dan perangkat kekuasaan pemerintahan berpihak kepada sang putra,” katanya. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan, hal tersebut akan menambah akumulasi krisis etik terhadap lembaga kepresidenan. 

Menurutnya, pertunjukan terbuka atas konflik kepentingan itu kian merusak tatanan sistem pemerintahan dan negara hukum.

“Bila Presiden Jokowi tidak cuti, beliau berpotensi menabrak Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkapnya. 

UU tsebut mengatakan, “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye”.

Said menilai, sesuai pasal di atas, Jokowi bukan peserta pemilu, sehingga sebaiknya memberikan teladan etik bagi aparat di bawahnya. 

“Kami ingin presiden adalah presiden kita semua, bukan presiden yang menjadi milik satu kelompok politik tertentu,” jelasnya. 

Dia mengatakan, presiden yang memberikan teladan baik pada akhir masa pemerintahannya akan meninggalkan warisan suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis.

Said menyebutkan, tonggak tersebut penting karena taruhan kemenangan pemilu yang dihasilkan melalui proses membabi buta adalah legitimasi etik dan kepercayaan rakyat atas presiden dan wakil presiden terpilih. 

“Krisis etik itu akan melahirkan krisis krisis baru pasca-pemilu, meskipun belum tentu menjelma menjadi krisis politik,” ujarnya. 

Setidaknya, kata dia, wibawa kepemimpinan nasional akan turun dan semua pihak mendapati kepatuhan semu di tengah-tengah rakyat.

Presiden tidak netral

Lebih lanjut, Said mengatakan, sebelum kisruh pernyataan presiden dan menteri boleh cuti, Jokowi pernah mengatakan akan netral dalam Pemilu 2024.

Dia menyebutkan, saat mengumpulkan para kepala daerah pada 30 Oktober 2023, Jokowi memberikan arahan kepada segenap kepala daerah untuk memberikan dukungan kesuksesan pelaksanaan pemilu, tidak melakukan intervensi, dan menjaga netralitas.  

Pada 1 November 2023, saat meninjau Ibukota Nusantara, di Kalimantan Timur, Jokowi kembali menegaskan perlunya netralitas seluruh jajaran. 

“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. Aparatur sipil negara (ASN) semua harus netral. Tentara Nasional Indonesia (TNI) semua harus netral. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semua harus netral,” ujar Jokowi saat itu.

Said mengatakan, saat Jokowi mengatakan itu, semua pihak bernafas lega. 

“Tumbuh harapan Jokowi menjaga tumbuhnya demokrasi, sekalipun putra sulung beliau masuk sebagai salah satu kandidat wakil presiden,” ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan itu menegaskan Jokowi menghargai gelanggang kompetisi pilpres sebagai arena yang adil.

Namun, kata Said, makna penting atas pernyataan presiden itu perlahan-lahan seperti tumpukan pasir pantai tersiram laju ombak. 

“Perlahan-lahan, beliau bertindak seperti tim sukses. Hal ini dimulai dengan membuntuti rute kampanye Ganjar,” katanya. 

Sebab, seluruh lokasi yang didatangi Ganjar tiba-tiba dikunjungi Jokowi sambil membagi-bagi sembako, sertifikat tanah, dan bantuan lainnya.

“Alur kejadian makin menegasikan ucapan Jokowi, bukan isapan jempol, berbagai kejadian mencuat tidak netralnya aparat negara,” jelasnya. 

Said mengatakan, banyak kepala desa hingga kepala daerah yang dicari jejak kasusnya aparat penegak hukum dengan imbal hasil memenangkan pasangan calon (paslon) putra Jokowi. 

“Alih alih berbuah teguran atas unjuk terbuka berbagai pelanggaran netralitas itu. Beliau malah berperilaku sebagai tim pemenangan anaknya,” kata Said.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X itu menyebutkan, dalam seminggu belakangan, Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi provinsi unggulan Ganjar-Mahfud MD. 

Jokowi juga rajin membagi-bagikan program bantuan sosial (bansos) yang sesungguhnya hak rakyat karena dibayar dari pajak rakyat. 

“Sebagian menterinya menarasikan itu budi baik Presiden Jokowi. Setali tiga uang, program sembako lembaga-lembaga pemerintahan dengan terbuka diberi label pasangan Prabowo-Gibran dan dibagikan luas,” ujarnya. 

Said mengatakan, puncak dari kisah miris itu adalah ketika Jokowi menegaskan bahwa presiden dan para menteri boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. 

“Ungkapan ini benar secara normatif, tetapi bisa membelakangi ungkapan presiden sebelumnya,” ungkapnya.