Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 603 kasus, kemudian pada tahun 2023 sejumlah 582 kasus.
"Konflik agraria terus berlangsung selama tahun 2023 dengan kecenderungan yang terus meningkat terutama (terkait) pengadaan proyek strategis nasional (PSN), serta kriminalisasi yang terus meningkat terutama di sektor perkebunan," ujar Saurlin dalam konferensi pers catatan tahunan Komnas HAM 2023, di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Namun, Saurlin tidak menjabarkan detail angka kasus agraria yang berkaitan dengan PSN.
Catatan lain, Komnas HAM menilai target capaian redistribusi tanah dalam target reforma agraria masih jauh dari yang diharapkan.
Sebab itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah melakukan sinkronasi dan koordinasi terkait pemanfaatan kawasan dengan kementerian terkait.
"Mendorong KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk melakukan penataan perizinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan serta melakukan upaya pemulihan hak ekosistem dan ekologi untuk pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik," ujar Saurlin.
Termasuk upaya pemulihan hak ekosistem dan ekologi untuk pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik.
Komnas HAM mendorong agar pemda menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah agraria.
"Penggusuran hanya sebagai upaya paling akhir, menjamin hak atas rasa aman ketika terjadi upaya paksa penggusuran dengan melibakan aparat keamanan, dan memberikan berbagai opsi kepada masyarakat terdampak," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/18111491/komnas-ham-catat-2276-konflik-agraria-dalam-4-tahun-terakhir-kepemimpinan