Salin Artikel

Komnas HAM Catat 2.276 Konflik Agraria dalam 4 Tahun Terakhir Kepemimpinan Jokowi

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 603 kasus, kemudian pada tahun 2023 sejumlah 582 kasus.

"Konflik agraria terus berlangsung selama tahun 2023 dengan kecenderungan yang terus meningkat terutama (terkait) pengadaan proyek strategis nasional (PSN), serta kriminalisasi yang terus meningkat terutama di sektor perkebunan," ujar Saurlin dalam konferensi pers catatan tahunan Komnas HAM 2023, di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Namun, Saurlin tidak menjabarkan detail angka kasus agraria yang berkaitan dengan PSN.

Catatan lain, Komnas HAM menilai target capaian redistribusi tanah dalam target reforma agraria masih jauh dari yang diharapkan.

Sebab itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah melakukan sinkronasi dan koordinasi terkait pemanfaatan kawasan dengan kementerian terkait.

"Mendorong KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk melakukan penataan perizinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan serta melakukan upaya pemulihan hak ekosistem dan ekologi untuk pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik," ujar Saurlin.

Termasuk upaya pemulihan hak ekosistem dan ekologi untuk pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Komnas HAM mendorong agar pemda menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah agraria.

"Penggusuran hanya sebagai upaya paling akhir, menjamin hak atas rasa aman ketika terjadi upaya paksa penggusuran dengan melibakan aparat keamanan, dan memberikan berbagai opsi kepada masyarakat terdampak," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/18111491/komnas-ham-catat-2276-konflik-agraria-dalam-4-tahun-terakhir-kepemimpinan

Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke