Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Kubu Anies-Muhaimin: Ada yang Niat 1 Putaran, Semua Dipaksa Turun

Mardani mengatakan, pihak yang ingin satu putaran tersebut menyadari bahwa kemungkinan mereka kalah sangat besar jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (24/1/2024) malam.

"Saya ingin menempatkan pada konteksnya. Konteksnya adalah tinggal 21 hari. Kita nanti akan melihat keseluruhan yang tadinya abu-abu, menjadi lebih terang benderang. Karena ada yang ingin memaksa, bukan memaksa ya, niat satu putaran. Karena di putaran kedua kemungkinan kalahnya besar," ujar Mardani.

"Makanya dipaksa semua turun. Ada yang sudah cerita bos-bos besar turun, sekarang presiden turun. Nah itu konteksnya satu putaran," katanya melanjutkan.

Mardani menjelaskan bahwa pilpres berlangsung satu atau dua putaran adalah kehendak dari rakyat.

Dia lantas mengingatkan bahwa para elite politik harus menjaga etika menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Pertarungan akan semakin tajam, karena sudah tinggal 100 meter garis finish, sprint-nya jalan, senggolannya akan tajam. Paling baik, yang di atas, presiden khususnya, betul-betul bisa menjaga agar pemilu itu luber dan jurdil," kata Mardani.

Mardani mengatakan, Pilpres 2024 merupakan kali pertama ada anak presiden maju dalam kontestasi.

Adapun anak presiden yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

"(Tahun) 2014, Pak SBY enggak kampanye kayak begini, karena anaknya enggak maju. Sebelumnya, Bu Mega juga enggak. Jadi wajar kalau tensinya tinggi. Apalagi, ketika tensi tinggi ini, presiden mulai mengeluarkan suara seperti tadi," ujarnya.

Mardani mengakui, secara legal formal, presiden memang boleh berkampanye selama mengajukan cuti.

Hanya saja, jika melihat dari sisi pembangunan demokrasi yang sehat, sikap Jokowi itu dinilainya sangat berbahaya.

"Tetapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, dalam konteks kita mendidik masyarakat agar punya pandangan yang sakral terhadap demokrasi, sikap partisan presiden sangat berbahaya," imbuh Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujar Jokowi.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi mengatakan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.