Salin Artikel

Joget Gemoy Kampanyekan Prabowo, Bobby Pakai Dalih Bukan ASN, Perludem: Persoalannya Bukan Itu

Fadli meminta Bawaslu bekerja terkait video joget gemoy Bobby tersebut.

"Itu yang mesti ditelusuri oleh Bawaslu. Bawaslu yang didesak untuk menelusuri itu. Ayo bekerja," ujar Fadli saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/1/2024).

Lalu, terkait Bobby yang berdalih dirinya bukan ASN sehingga bisa berkampanye, Fadli menilai bukan itu persoalannya.

Sebab, kata dia, kepala daerah memang boleh berkampanye, asalkan sedang cuti.

"Jadi isunya bukan atau tidak PNS. Dia melakukan aktivitas kampanye, apakah sudah cuti atau belum ketika joget-joget itu," tuturnya.

"Prinsipnya, kepala daerah itu bisa berkampanye. Tapi mesti cuti, dan tidak boleh menyalahgunakan fasilitas, dan program untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu tertentu," imbuh Fadli.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menilai video joget "Gemoy", dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak menyalahi aturan.

Seperti diketahui, Bobby mengunggah video joget tersebut bersama istrinya, Kahiyang Ayu, di akun TikTok milik Bobby.

"Saya rasa teman-teman paham, saya bukan ASN, saya bukan PNS. Jabatan saya ini enggak kayak yang di sebelah-sebelah. Mereka pensiun ada mungkin beberapa puluh tahun. Saya tahun ini pensiun, jabatan saya cuma lima tahun dari 2021, tahun ini selesai," ujar Bobby saat ditanya wartawan di Hotel Madani Kota Medan, Rabu (17/1/2024).

"Teman-teman juga tahu (wali kota) jabatan politis, tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan," tambahnya.

Bobby juga mengakui bahwa unggahannya itu untuk kebutuhan kampanye.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/19020221/joget-gemoy-kampanyekan-prabowo-bobby-pakai-dalih-bukan-asn-perludem

Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke